Pekanbaru – Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, menerima kunjungan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Pekanbaru yang tergabung dalam aliansi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Selasa (26/5/2026).
Kedatangan mahasiswa tersebut diterima oleh anggota DPRD Provinsi Riau yang berdialog langsung terkait sejumlah isu strategis yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan, mulai dari penanganan stunting, kondisi infrastruktur sekolah dasar, pemerataan akses pendidikan, hingga pengelolaan dana hibah untuk instansi vertikal di Provinsi Riau.
Perwakilan mahasiswa menyampaikan bahwa persoalan stunting masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menyoroti kondisi sejumlah sekolah dasar yang dinilai masih membutuhkan perhatian dari pemerintah, baik dari sisi sarana maupun prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.
Mahasiswa juga meminta adanya transparansi dalam pengelolaan dana hibah yang disalurkan kepada berbagai lembaga dan instansi vertikal agar penggunaannya dapat diketahui masyarakat secara terbuka dan akuntabel.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Provinsi Riau menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah. DPRD menilai partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
DPRD Provinsi Riau menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi yang dijalankan oleh lembaga legislatif.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar pemerintah daerah terus memperkuat program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Melalui dialog tersebut, DPRD Provinsi Riau berharap sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan legislatif dapat terus terjalin dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.