Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Senin (20/5/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Tamarudin dan Lampita Pakpahan.
Hadir dalam rapat ini, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau Muhammad Firdaus, beserta jajaran.
Rapat ini dilaksanakan guna membahas terkait evaluasi pelaksanaan program kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. Muhammad Firdaus melaporkan, pada tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau memiliki 1 program, 2 kegiatan, 6 sub kegiatan.
“Sampai dengan 17 Mei 2024, realisasi fisik Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau sebesar 25 persen, dan realisasi keuangan sebesar 10,86 persen,” ujar Muhammad Firdaus.
Muhammad Firdaus mengatakan, salah satu tugas Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan dilapangan guna memantau progres pekerjaan/fisik berdasarkan laporan dan target yang ditetapkan.
Dalam rapat ini, Komisi IV DPRD Provinsi Riau menyoroti terkait infrastruktur jalan dan drainase yang ada di Provinsi Riau.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Lampita Pakpahan berharap agar drainase yang ada di Provinsi Riau ini dapat diperbaiki.
“Tolong drainase dulu yang diperbaiki. Sehingga tidak berefek pada kerusakan jalan,” pungkasnya.
Sementara itu, Adam Syafaat memberi masukan terkait pembangunan jalan tol.
“Ketika pembangunan tol, jangan merusak jalan kabupaten kita, kita minta ada perbaikan jalan kabupaten dan jalan provinsi. Sehingga dengan adanya tol, jalan kita tetap baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat,” ucap Adam.
Diakhir rapat, Muhammad Firdaus berharap agar seluruh kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau dapat berjalan dengan lancar.
“Harapan kami seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kami kedepannya berharap dukungan dari kab/kota sehingga kegiatan strategis dari provinsi dapat diawasi, dengan banyaknya pengawasan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.