Pekanbaru – Makin maraknya Kaebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau angkat bicara. DPRD Provinsi Riau menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus ada penekanan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menangani permasalahan ini.
Sebab, sepanjang Januari hingga akhir Juli lalu, luas lahan yang terbakar cukup memprihatinkan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat ada 956 hektare lahan yang terbakar.
Selain itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sugeng Pranoto meminta BPBD Riau dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) Riau untuk melakukan antisipasi dini. Sebab, sudah ada dana cadangan untuk bencana alam, termasuk Karhutla.
“Kita kan sudah menyediakan dana cadangan untuk bencana alam seperti karhutla, banjir dan kebakaran sebanyak Rp60 miliar di tahun ini. Gunakanlah dana tersebut untuk mengantisipasi, karena biaya antisipasi lebih murah ketimbang dana untuk pemadaman api jika sudah terjadi Karhutla,” kata Sugeng, Kamis (3/8/2023).
Sugeng juga meminta BPBD Riau berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk memantau kegiatan mencurigakan oleh perorangan atau perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran.
“Ini harus ada tindakan hukumnya. Pemprov Riau harus benar-benar melakukan penekanan kepada kabupaten atau kota. Surati bupati, camat dan kepala desa ataupun perusahaannya, lampirkan pasal-pasal ancaman apabila mereka melakukan pembakaran hutan dan lahan,” tegas Sugeng.
Lanjut dia, Gubernur harus mengeluarkan surat edaran agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. “Karena yang namanya kelestarian hutan dan lahan ini merupakan tanggungjawab yang harus kita jaga bersama,” kata dia.
Komisi IV DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu juga meminta pemerintah dan aparat segera melakukan tangkap lapangan. BPBD juga segera mempersiapkan sesuai dengan kondisi lapangan.