Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Provinsi Riau dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (07/07/2021).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto dan Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Abu Khoiri, Dani M. Nursalam, Husaimi Hamidi, Zulfi Mursal, Karmila Sari, Kelmi Amri, Ma’mun Solikhin, Markarius Anwar, Parisman Ihwan, Robin P Hutagalung, Syafrudin Iput, Syamsurizal, Sunaryo, Sugeng Pranoto, Yanti Komalasari,dan Yuyun Hidayat, beserta anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual dikarenakan protokol kesehatan dimasa pandemi.
Serta turut hadir Sekda Provinsi Riau Masrul Kasmy, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Rahmat Setiyawan, Kabid Dinas Perumahan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUpR-PKPP) Provinsi Riau M. Jalal, Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Ali Subagyo, seluruh anggota BPKAD dan anggota rapat lainnya.
Yulisman mengatakan, tujuan diadakannya rapat ini sendiri untuk membahas terkait program Rumah Layak Huni (RLH) dan program ternak hibah untuk masyarakat.
“Mari sama-sama kita mencari titik terang apa problem yang terjadi terkait program Rumah layak huni dan program ternak untuk masyarakat ini. harapan saya ada berita baik untuk kita dan masyarakat agar program-program ini bisa terus berjalan,” tutur Yulisman.
Dalam rapat Hardianto mempertanyakan kendala-kemdala yang terjadi terkait program-program Anggota DPRD Provinsi Riau saat ini, dan sudah sejauh mana progres program tersebut.
“Saya berharapa kepada bapak SEKDA khususnya program-program ini bisa di koordinasikan antar OPDnya. Jangan sampai terjadi lagi pada 2021 ini. 2020 kita sudah kejadian tingal dua bulan waktu verifikasinya belum juga terpenuhi. Jadi marilah bergerak cepat agar program-program Rumah layak hini dan program ternak untk masyarakat ini bisa terealisaikan pada tahun 2021 ini,” ujar Hardianto
Sekda Provinsi Riau Masrul Kasmy menjelaskan, dinamika dari OPD masih ditemukan yang progres fisiknya masih tergolong rendah salah satunya adalah PUPR, BPKAD, Dinas Sosial, BAPENDA, termasuk juga badan penghubung. Pada dasarnya kami meyakini pencapain ini masih bisa di lakukan pada tahun ini kemudian kita juga menemukan identifikasi terkait dengan persoalan-persoalan clasik dalam pengelolaan APBD dari tahun ketahun.
“Pertama mungkin ada kaitannya dengan dingas PU, dan masalah bisnis yang mana perlu penyesuaian pasca pemendagri 77 kemudian masalah covid-19 dan penggeseran-penggeseran anggaran,” tuturnya.
Sampai saat ini, lanjutnya lagi, Pemprov Riau sudah melakukan pergeseran ke 4 sesuai dengan itu bahwa persoalan di PUPR rumah layak huni termasuk juga pengadaan ternak sapi ini ditemukan masih ada data-data yang belum terverifikasi atau complete yang mana masih terjadi kesalahan.
Usai mendengar penjelasan tersebut, Zulfi Mursal mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan program-program yang diajukan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau.
“Dari hati nurani yang paling dalam kira-kira ini mungkin tidak untuk dilaksanakan. Jangan sampai tahun ini sama dengan tahun 2020 yang mana disampaikan telad, pengurusan lambat hal hasil tidak sempat lagi dilaksanakan kemudian terjadi lagi pergeseran dan alasan dan sebagainya. Kemudian jika program ini mungkin dilaksanakan tolong berikan kepastian kepada kami ini kira-kira apa langka-langkanya kapan program ini bisa dilaksanakan misalkan tidak berarti ini bener dari pemerintah provinsi hanya meiming-imingi anggota DPRD dan masyarakat,” ujarnya.
Hal yang sama dilontarkan Parisman Ihwan, menurutnya yang terpenting saat ini adalah lotusnya, sehingga tidak sampai berubah agar semuanya terprogres dengan cepat agar semuanya selesai dan berjalan dengan baik.
Sekda Provinsi Riau, Masrul Kasmy menjelaskan jika Pemprov Riau menyanggupi untuk program-program RLH dan program ternakhibah untuk masyarakat untuk tahun 2021 ini.
Usai mendengar pernyataan Sekda Provinsi Riau, rapat di score sampai waktu yang belum ditentukan.