Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah, meminta Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan untuk memperketat pengawasan terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.

Pekanbaru – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah, meminta Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan untuk memperketat pengawasan terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.

Hal tersebut disampaikan menyusul adanya imbauan Dinas Perkebunan Provinsi Riau agar perusahaan kelapa sawit tetap membeli TBS petani sesuai harga yang telah ditetapkan tim penetapan harga pada 19 Mei 2026, yakni sebesar Rp3.800 per kilogram.

Menurut Abdullah, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan harga yang diterima petani tidak jauh berbeda dari harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai stabilitas harga sawit sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya petani yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan kelapa sawit.

“Pemerintah melalui Dinas Perkebunan harus memastikan harga yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan sampai ada petani yang dirugikan akibat perbedaan harga yang terlalu jauh dari ketetapan yang sudah disepakati,” ujar Abdullah, Kamis (28/5/2026).

Ia mengatakan sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Provinsi Riau. Karena itu, perlindungan terhadap petani harus menjadi perhatian utama, termasuk dalam menjaga kestabilan harga komoditas tersebut.

Selain pengawasan terhadap perusahaan pembeli TBS, Abdullah juga mendorong pemerintah untuk terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pasar dan rantai distribusi sawit agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sektor perkebunan sawit yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

“Petani harus mendapatkan kepastian dan keadilan dalam penjualan hasil panennya. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan harga TBS harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

DPRD Provinsi Riau, lanjut Abdullah, akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sawit serta memperjuangkan kepentingan petani agar kesejahteraan masyarakat perkebunan di Riau dapat terus meningkat.

error: Content is protected !!
Scroll to Top