Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat kerja bersama membahas anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terkait proses barang dan jasa, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Senin (13/1/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Misliadi, serta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, yakni Abdullah, Diski, dan Sofyan.
Hadir dalam rapat ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra beserta jajarannya, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Thomas Larfo Dimeira, beserta jajarannya.
Dalam paparannya, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra mengungkapkan, bahwa kondisi kas daerah saat ini sangat memprihatinkan akibat realisasi pendapatan yang jauh di bawah target.
“Kenyataannya hingga 31 Desember 2024, realisasi pendapatan kami hanya mencapai 38 persen. Kami sudah mengelola belanja dengan baik, namun hasilnya tidak sesuai harapan,” ujar Indra.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah, menyarankan optimalisasi aset daerah yang selama ini belum terberdayakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Pada saat penyusunan belanja bersama OPD, kita harus benar-benar memilih mana yang paling prioritas untuk kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Abdullah.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, juga mengumumkan indikasi tawar-menawar pendapatan Hotel Aryaduta, yang merupakan aset daerah dan kontraknya akan berakhir pada Januari 2026.
“Mengenai aset seperti Aryaduta, secara hukum maknanya jelas. Jika tidak dilaksanakan sesuai aturan, hal ini masuk ke ranah pidana karena merupakan bentuk penipuan. Alasan seperti belum grand opening tidak bisa dijadikan tameng. Kami akan segera bertemu pihak Lippo untuk menyelidiki siapa yang melakukan manipulasi Pendapatan Kasus ini akan kami tindak lanjuti hingga tuntas,” tegas Edi Basri.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan pendapatan daerah serta mengoptimalkan pengelolaan aset Provinsi Riau.