Pekanbaru – Kegaduhan yang terjadi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun, dipicu oleh ketidakcukupan daya tampung SMA/SMK Negeri khususnya di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta memprioritaskan pendidikan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Riau Marwan Yohanis menanggapi kegaduhan
PPDB dan program Wajib belajar (Wajar) 12 tahun, Senin (28/8/2023).
“Jadi semuanya kalau sudah tidak cukup sama dengan pemilu yang hiruk pikuk. Karena kursi cuma 65 untuk DPRD Provinsi Riau. Yang berebut ribuan. Tentu agak hiruk pikuk, begitu juga dengan PPDB. Alhasil, masing-masing menggunakan caranya sendiri, yang penting anaknya sekolah ,” ujarnya.
Politisi asal Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, program Wajar 12 tahun bak dilema. Pasalnya disatu sisi pemerintah mewajibkan Wajar 12 tahun namun disisi lain Pemprov Riau juga tidak menyediakan fasilitas.
“Kadang-kadang kita mementingkan yang tidak penting. Contoh, olahraga, stadion itu penting. Mana lebih penting dibanding ruang kelas,” tanya Marwan.
Menurutnya UU sudah mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan 20 persen.
Dibeberapa kesempatan kata Marwan, dirinya selalu menyampaikan bahwa indikator orang sejahtera ada 3. Yakni, sehat badannya, cerdas otaknya, dan minimal berisi kantongnya.
Kalau ketiga indikator itu sudah terpenuhi sebut Marwan, maka 30 persen tingkat kesejahteraan sudah diraih.
Dikatakan Marwan, orang yang ekonominya bagus duitnya banyak, cerdas, pendidikannya tinggi, tetapi sekali seminggu masuk rumah sakit, itu tidak termasuk kategori sejahtera.
“Kan ndak sejahtera namanya itu,” tukasnya.
Ia mengatakan, program Gubri Syamsuar tentang Wajar 12 tahun, belum terpenuhi. Pasalnya Wajar 12 tahun dikatakan terpenuhi, apabila anak-anak sekolah sudah tertampung di Negeri.
“Cuman kadang-kadang di Swasta karena ada biaya sehingga banyak keluarga kita yang belum mampu,” ujar dia.
“Ia mengaku, kalau semua bisa di negeri persoalannya bagaimana pula dengan sekolah
swasta. Jadi ini dilema”, ujarnya.
Saat ditanya apakah Swasta juga memperoleh BOSDA, Marwan mengatakan bahwa itu sudah ketok palu.
“Artinya kita mendorong beberapa persen dari BOSDA itu kita bantu termasuk afirmasi. Mereka yang tidak mampu masuk ke Swasta kita bantu dengan BOSDA. Tapi kita berharap Swasta juga harus memperhatikan kualitas, jangan hanya mengharapkan BOSDA nya saja,” pungkasnya.