Komisi IV DPRD Riau Mengadakan Rapat dengan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau

Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat kerja dengan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (9/1/2025)

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ma’mun Solikhin, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Darmalis, Sekretaris Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Zulfadhli Alhamdi, serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, yaitu Manahara Napitupulu, Dodi Irawan, Jons Ade Nopendra, Samsuri Daris, Khairul Umam, Farida H. Saad, Muhtarom, Mohammad Fadel Variza, Suyadi, dan Kasir.

Hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, beserta jajarannya.

Dalam rapat disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan bahwa terjadi tunda bayar pada sejumlah pekerjaan di tahun 2024, sehingga dilakukan putus kontrak dengan kontraktor yang terlibat.

“Putus kontrak memang selalu terjadi, untuk tahun 2024 ini cuma 7 persen, tapi material sudah ada. Akan dikerjakan menunggu masuk APBD lagi,” jelasnya.

Adapun beberapa kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2024 mengalami hal tersebut dampak belum diterimanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang seharusnya diberikan kepada Pemprov Riau.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Kasir berharap segala kegiatan yang sudah direncanakan bisa terealisasi agar bermanfaat bagi masyarakat.

“Karena ini pasti merugikan masyarakat. Harusnya selesai itu yang sudah dianggarkan, tetapi tidak direalisasikan. Betapa kecewanya masyarakat, jalan yang harusnya selesai bermanfaat untuk masyarakat, tapi tidak terealisasi. Kami berharap jangan ada lagi putus-putus kontrak, ini menjadi perhatian kami bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu menekankan agar pihak PUPR-PKPP Provinsi Riau menyampaikan progres dari perkembangan yang ada sebagai mitra kerja.

“Pasca APBD perlu disampaikan kepada kami, karena kami tidak tahu apa saja yang sudah dikerjakan karena kita mitra kerja, agar kita sama-sama bicara ke pusat,” tutupnya.

error: Content is protected !!
Scroll to Top