Pekanbaru – Ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah menyelesaikan konflik agraria di Indonesia, terutama di Provinsi Riau dan Pulau Rempang, di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Rabu (11/10/2023).
Aksi ini dipimpin Presiden Mahasiswa UMRI Alfikri Habibullah. Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan konflik agraria yang selama ini masih terjadi, terutama kasus Pulau Rempang.
“Kami meminta selamatkan warga di Pulau Rempang dan masyarakat Provinsi Riau,” ujarnya.
Selain itu, konflik agraria yang masih berlangsung di Provinsi Riau salah satunya adalah konflik lahan PT Duta Swakarya Indah (DSI) dengan masyarakat tiga kecamatan di Kabupaten Siak. Saat ini, kasus tersebut masih berproses di Komisi II DPRD Provinsi Riau.
Sebelumnya, Wakil Ketua komisi II DPRD Provinsi Riau Zulfi Mursal mengatakan, data dari masyarakat dan PT DSI sudah masuk ke DPRD. Tinggal menunggu data dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Siak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Data dari masyarakat dan PT DSI sudah masuk. Namun belum bisa kita cek datanya karena menunggu data dari Pemkab Siak termasuk dari BPN Provinsi Riau yang sampai hari ini belum masuk,” ujar Zulfi Mursal, beberapa waktu lalu.
Menurut Zulfi, jika data itu sudah masuk, Komisi II DPRD Provinsi Riau akan membandingkan data dari masyarakat, PT DSI, Pemkab Siak dan BPN Provinsi Riau sebagai bahan menyelesaikan sengketa.
“Kita kaji data tersebut kita bandingkan mana yang terbaru itu yang kita naikkan. Dengan data terbaru itulah dasar kita melakukan Kunlap (kunjungan lapangan),” tutupnya.