Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau terkait evaluasi APBD tahun 2022, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Senin (12/9/2022).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M. Nursalam, serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau yaitu Tumpal Hutabarat, Sahidin, Adam Syafaat, Piter H. Marpaung, dan Manahara Napitupulu.
Hadir pada rapat tersebut Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Riau Andi Yanto, beserta jajarannya.
Pada kesempatan ini, Kadishub Provinsi Riau Andi Yanto memaparkan progres pelaksanaan kegiatan Dishub Provinsi Riau sampai dengan bulan September 2022.
Usai pemaparan, Tumpal Hutabarat menanyakan alasan kendaraan CPO yang tidak boleh melewati jalan tol.
Menanggapi hal tersebut, Kadishub Provinsi Riau Andi Yanto mengungkapkan bahwa kendaraan CPO yang tidak boleh melewati jalan tol itu kewenangannya ada di HKI. Sehingga Dishub tidak bisa mengambil kewenangan yang sudah diatur untuk jalan tol.
Selain itu, Parisman Ihwan berharap kepada Dishub Provinsi Riau untuk dapat memanfaatkan potensi lain yang ada pada Dishub Provinsi Riau.
“Jika ada potensi lain, kami berharap dari mitra Komisi IV untuk dapat mengejar peluang pendapatan yang ada,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau.
Usai pembahasan evaluasi APBD tahun 2022, rapat dilanjutkan dengan pembahasan usulan kegiatan Dishub Provinsi Riau untuk APBD tahun 2023.
Terdapat beberapa usulan yang disampaikan oleh Kadishub Provinsi Riau Andi Yanto untuk kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023.
Komisi IV DPRD Provinsi Riau menegaskan kembali kepada Dishub Provinsi Riau untuk memperhatikan marka jalan di beberapa ruas jalan provinsi.