Komisi II DPRD Provinsi Riau Melakukan Kunjungan Observasi ke UPT Balai Mekanisasi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar

Bukittinggi – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, bersama Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke UPT Balai Mekanisasi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (20/5/2022).

Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Zulfi Mursal, didampingi oleh Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi, serta Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Sulaiman MZ, Syahroni Tua, Almainis, Septina Primawati, Dona Sri Utami, dan Mira Roza.

Rombongan diterima langsung oleh pejabat UPT Balai Mekanisasi Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Sisilia Febriani.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Zulfi Mursal menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya bersama rombongan.

“Kami ingin mendapatkan informasi bagaimana meningkatkan pertanian yang ada di Provinsi Riau. Karena bagaimanapun Provinsi Sumbar lebih unggul pada sektor pertaniannya dari Provinsi Riau. Kami juga ingin mendapatkan informasi tentang peredaran alat mesin pertanian yang ada di Provinsi Sumbar dan juga bagaimana sistem pengembangan dari bengkel alat mesin pertanian,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sisilia Febriani menjelaskan tentang peredaran alat mesin pertanian.

“Disini kami selalu melakukan pengawasan. Apabila tidak sesuai dengan SNI, maka kami bisa memberikan sanksi dalam berbentuk administrasi, hukuman, dan denda. Ini berlaku untuk semua alat dan mesin pertanian dan sarana budidaya baik itu pupuk, obat-obatan, pestisifa dan lain sebagainya,” jelasnya.

Terkait bengkel pengrajin ataupun produsen pembuat mesin pertanian, Sisilia Febriani mengatakan bahwa pihaknya selalu menghimbau untuk mencantumkan label SNI.

“Alhamdulillah tahun 2021 kemarin ada dua bengkel binaan kita yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah terdaftar di E katalog nasional. Kita juga sudah bisa melakukan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan petani lokal kita yang ada di Provinsi Sumbar ini,” tutupnya.

error: Content is protected !!
Scroll to Top