Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau menghadiri rapat terkait percepatan pelaksanaan bantuan keuangan khusus untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2021, di Aula Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Senin (05/07/2021).
Rapat ini dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan didampingi oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau lainnya seperti Abdul Kasim dan Adam Syafaat. Dalam rapat juga diikuti Plh Kepala Dinas PU Provinsi Riau, Kepala BPKAD Indra serta diikuti oleh seluruh Dinas PU di Provinsi Riau.
Parisman Ihwan mengatakan bahwa rapat ini merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR Provinsi Riau terkait rumah layak huni.
“Rapat ini untuk menindaklanjuti hasil dari RDP kami dengan Dinas PUPR Provinsi Riau terkait rumah layak huni dan untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang rumahnya tidak layak huni lagi yang akan kita jadikan sebagai rumah yang layak huni. Tapi dari hasil RDP kami minggu lalu, kami merasa khawatir rumah layak huni ini bisa terlaksana atau tidak. Sehingga kami meminta kepada dinas terkait untuk memanggil dan mengundang semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau dan alhamdulillah pada hari ini 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau hadir dalam rapat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Parisman Ihwan mengatakan bahwa saat ini sudah memasuki semester ke 2, tetapi realisasi untuk rumah layak huni masih belum terlihat.
“Ternyata setelah kita dengarkan penyampaian dari 12 kabupaten/kota, mereka tidak tau pedomannya apa dan petunjuk teknis (juknis) belum ada. Sehingga kami tekankan kepada Dinas PUPR Provinsi Riau agar hari ini membuat juknisnya, dan 12 kabuapaten/kota dapat membawa juknis tersebut untuk dapat didiskusikan. Agar program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Provinsi Riau bisa terlaksana,” jelasnya.
Parisman Ihwan juga menambahkan bahwa pada tahun 2020, dari 1800 sekian yang terlaksana kurang lebih hanya 200 rumah. Sehingga Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengambil sikap untuk mengawal, dan melakukan pendampingan agar realisasi rumah layak huni pada tahun 2021 ini dapat terlaksana dan tidak terjadi seperti tahun 2020 yang lalu.