Pekanbaru – Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (17/3/21)
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Robin P Hutagalung, diikuti oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau M.Arfah, Sekretaris Komisi II Sugianto, serta anggota komisi II lainnya seperti Sewitri, Manahara Napitulu, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto.
Sedangkan dari mitra kerja RDP dihadiri oleh Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau, PT. Indofood Riau, Perkumpulan Tani dan Nelayan Indonesia (Tanindo), PT. Riau Andalan Pulp and Papper (RAPP) Riau, PT. Bank Riau Kepri, Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Komisi II DPRD Kabupaten Kampar, Kelompok Tani Kuwalu (KTK), PT. Indah Kiat, Koperasi Pangan Lestari (KPL), PT. Asrindo Citrasubur Makmur (ACM), Biro Ekonomi Provinsi Riau, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau M. Arfah mengungkapkan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat mengenai rendahnya harga singkong di pasaran. Sebelum itu M. Arfar meminta tanggapan dari sejumlah mitra yang mengikuti RDP tersebut.
Tanggapan pertama disampaikan oleh Ketua Umum Tanindo Riau Basriman, ia menjelaskan mengenai budidaya singkong yang ada di Provinsi Riau dalam kondisi baik, namun yang menjadi masalah pada saat ini adalah harga jual yang sangat rendah dan jauh dari biaya produksi budidaya itu sendiri.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum MSI Hasan Basri, menurutnya kondisi tersebut memang benar terjadi sehingga perlu bantuan Komisi II DPRD Provinsi Riau untuk memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan dilapangan, dengan sepakat menetapkan produksi dan merangkul PT. RAPP dan PT. Indah Kiat secara transparan untuk spek kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan.
Menanggapi keluhan tersebut, General Manager RAPP Wan Jack mengungkapkan jika bahwa kebutuhan singkong yang harus di penuhi oleh petani singkong lokal belum mencukupi dari jumlah yang dibutuhkan perusahaan yakni dikisaran 4.000 ton per bulan atau 400 ton per hari, sedangkan untuk produksi lokal baru bisa berproduksi sebanyak 30 ton per hari.
“Selain itu juga perlu adanya uji spek untuk lolos dalam tahap yang telah ditentukan,” jelas Wan Jack dalam rapat.
Mendengar hal tersebut, anggota komisi II Sugianto menyarankan agar asosiasi dapat memberikan data dari nama petani-petani singkong yang ada di Provinsi Riau, serta berapa luas lahan yang akan dilakukan replanting sebagai pendukung untuk pengambilan kebijakan.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto mengenai kondisi harga singkong di pasaran pada saat ini. “ Dalam hal ini dibutuhkannya stabilitas harga, dan kami juga berharap tidak adanya monopoli harga dalam masalah ini,” terang Hardianto.
Diakhir rapat, M.Arfah berharap adanya cluster yang mendukung produksi singkong di provinsi riau, dan berharap kepada stakeholder lainnya seperti Bank Riau Kepri dapat memberikan kemudahan kepada petani untuk melakukan peminjaman guna memudahkan petani dalam usahanya.