Pekanbaru – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, menyoroti maraknya kasus pelanggaran lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Riau. Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan, DPRD Provinsi Riau berencana menggagas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Hukum Lingkungan.
Menurut Edi Basri, berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini memerlukan perhatian dan langkah bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha maupun masyarakat. Ia menilai penegakan hukum yang tegas menjadi salah satu kunci dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas.
“Persoalan lingkungan harus menjadi perhatian bersama. Kami di DPRD Riau melihat perlu adanya langkah yang lebih terukur dalam mendorong penegakan hukum lingkungan, salah satunya melalui pembentukan pansus,” ujar Edi Basri, Sabtu (30/5/2026).
Ia menjelaskan, gagasan tersebut sejalan dengan kebijakan Kapolda Riau melalui Program Green Policing yang menitikberatkan pada upaya perlindungan lingkungan hidup melalui pendekatan preventif, edukatif, dan penegakan hukum.
Menurutnya, keberadaan pansus nantinya diharapkan dapat menjadi wadah untuk melakukan inventarisasi berbagai persoalan lingkungan, mengevaluasi pelaksanaan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam upaya memperkuat pengawasan lingkungan.
Edi Basri menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan perlu diawasi secara ketat dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Menurutnya, kelestarian lingkungan merupakan aset penting yang harus dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
DPRD Provinsi Riau, lanjutnya, akan terus mendukung berbagai langkah dan kebijakan yang bertujuan memperkuat perlindungan lingkungan hidup, termasuk melalui fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif.
“Kita berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dapat semakin kuat sehingga berbagai persoalan lingkungan dapat ditangani dengan baik dan berkelanjutan,” tutup Edi Basri.