Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat kerja terkait suksesi Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah dan tindaklanjut kerjasama dengan Built Operate Transfer (BOT) Hotel Aryaduta Pekanbaru, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Senin (20/1/2025).
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Misliadi, dan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana, serta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, yaitu Sofyan, Abdullah, dan Efrinaldi.
Hadir dalam rapat ini, Plt Kepala Biro Ekonomi Provinsi Riau Muhammad Firdaus, beserta jajarannya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Misliadi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kinerja Bank Riau Kepri Syariah yang menunjukkan penurunan laba dan dividen.
“Laba BRK menunjukkan angka yang terus menurun dari tahun ke tahun, termasuk dividen. Ini menjadi persoalan besar, dan perlu ditelusuri apa penyebab utamanya,” ujar Misliadi.
Selain itu, Misliadi juga menyinggung tentang aset Hotel Aryaduta.
“Dengan berakhirnya kontrak, kita harus menentukan bagaimana kelanjutan pengelolaannya ke depan,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Plt Kepala Biro Ekonomi Provinsi Riau Muhammad Firdaus menjelaskan, bahwa penurunan dividen Bank Riau Kepri Syariah dapat disebabkan oleh beberapa faktor.
“Kemungkinan penurunan ini terjadi karena struktur kepemimpinan yang belum lengkap atau dampak perubahan status dari bank konvensional menjadi bank syariah,” ungkap Firdaus.
Terkait Hotel Aryaduta, Firdaus menyebutkan bahwa kontrak kerjasama dengan pengelola saat ini akan berakhir pada 1 Januari 2026.
“Kami akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah kerjasama ini perlu dilanjutkan atau dihentikan. Kami juga berencana memanggil manajemen PT Lippo untuk membahas hal ini,” jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri menegaskan, bahwa target utama adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
“Kita perlu membentuk waktu transisi untuk menyatukan aset yang ada dan memastikan pengelolaannya optimal,” ujarnya.
Di akhir rapat, Misliadi menambahkan bahwa banyak potensi di Riau yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah provinsi.
“Kita harus membenahi BUMD agar lebih optimal dalam menghasilkan PAD. Target kita adalah meningkatkan dividen pada tahun mendatang,” tutupnya.