Sorong – Untuk mendapatkan masukan terkait peningkatan pengelolaan pelabuhan dan infrastruktur penunjang pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya, Komisi IV DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan observasi ke DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (31/5/2024).
Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M Nursalam, serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, yaitu Manahara Napitupulu, Sahidin, Piter H Marpaung, Lampita Pakpahan, Farida H Saad, Adam Syafaat, Tumpal Hutabarat, dan Yuyun Hidayat.
Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Riau diterima oleh Pj Sekda Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way, dan Kadis PUPR Provinsi Papua Barat Daya Yakobus T Pabimbin, di Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Pj Sekda Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way mengucapkan selamat datang kepada Komisi IV DPRD Provinsi Riau di Sorong, Papua Barat Daya.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan tentu merasa tersanjung dan mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Papua Barat Daya yang telah menerima dirinya beserta rombongan dalam kunjungan ini.
Kemudian Jhony Way menjelaskan, bahwa Sorong merupakan salah satu daerah penghasil sagu terbesar di Papua. Selain sagu, lanjut Jhony Way, Sorong juga merupakan daerah penghasil minyak bumi. Provinsi Papua Barat Daya ini merupakan daerah otonomi khusus budaya yang terdiri dari 6 kab/kota, yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.
Mendengar penjelasan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M Nursalam menanyakan terkait strategi pengembangan infrastruktur pariwisata bahari yang dilakukan oleh Pemprov Papua Barat Baya, serta peran pemerintah pusat dalam pengembangan wisata bahari ini.
Lain halnya dengan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sahidin, ia ingin mengetahui alasan yang dimiliki oleh masyarakat Papua Barat Daya untuk bisa mendobrak pemerintah pusat sehingga dapat diberikan izin menjadi sebuah provinsi sendiri yang baru.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat menanyakan terkait peran dan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan perkebunan sagu untuk masyarakat papua.
“Karena yang kita ketahui, sagu ini bagi masyarakat papua merupakan makanan pokok selain beras,” ujar Adam.
Kemudian, Pj Sekda Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way menjelaskan bahwa wilayah wisata yang ada di Papua Barat Daya ini seperti wisata raja ampat sudah termasuk wilayah konservasi suaka alam, sehingga untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak bisa langsung membangun pada suatu titik karena harus melalui dan mendapat izin dari berbagai lembaga yang menaungi.
“Ditambah lagi pembangunan pada wilayah Raja Ampat, melihat dari kondisi wilayah perairan pulau-pulau dirasakan cukup sulit karena semuanya harus melalui jalur transportasi laut dengan estimasi waktu perjalanan yang cukup lama dan dengan cost yang tinggi,” ujar Jhony Way.
Untuk semangat perjuangan masyarakat Papua Barat Daya dalam meminta pemekaran menjadi provinsi sendiri, Jhony Way mengaku, hal ini terbilang tidak mudah, karena masyarakat terus berjuang menyuarakan keinginan ini sudah lebih dari 20 tahun yang lalu.
Terkait perkebunan sagu, Jhony Way mengatakan bahwa pemerintah pusat sangat mendukung dan mensupport pemerintah daerah dan provinsi papua untuk terus melakukan inovasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya tanaman sagu ini melalui program dan bantuan dana pusat ke Pemprov Papua Barat Daya ini.
Diakhir pertemuan, Kadis PUPR Provinsi Papua Barat Daya Yakobus T Pabimbin menambahkan, Provinsi Papua Barat Daya ini terbentuk pada bulan Desember 2022 dan untuk pembangunan jalan oleh Pemprov sudah terbangun lebih kurang 982 Km.