Jakarta – Dalam rangka menggali informasi terkait isu strategis yang berkaitan dengan sektor pariwisata, Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (8/2/2022).
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi II Robin P. Hutagalung dan Wakil Ketua Komisi II M. Arpah, didampingi Anggota Komisi II lainnya yakni Manahara Napitupulu, Sewitri, Sulaiman MZ, Yanti Komalasari, Dona Sri Utami, Ardiansyah dan Suyadi.
Kunjungan ini diterima oleh Sekretaris Disparekraf DKI Gumilar Ekalaya, didampingi Sub Koord Destinasi Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Jonie dan jajajran.
Dalam pertemuan tersebut Gumilar menjelaskan di Jakarta tidak ada yang wisata alam dikarenakan geografisnya, sehingga jenis wisata semuanya di Jakarta adalah buatan seperti yang terkenal adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Dunia Fantasi (Dufan) dan lainnya.
“Itu yang dimaksimalkan betul oleh pemprov DKI Jakarta. Kita juga memaksimalkan kawasan disekitar Jakarta, seperti yang mau ke puncak, atau ke laut di wisata kepulauan seribu tetapi nanti menginapnya di Jakarta,” ujarnya.
Dalam kegiatan pemasaran, tim dari Disparekraf DKI turut rutin melakukan roadshow ke beberapa daerah di pulau Jawa, bahkan Sumatera.
“Kita bawa rombongan hotel, travel dan lainnya untuk promosi paket-paket murah di Jakarta untuk dipromosikan dalam roadshow ke beberapa daerah di Indonesia agar mereka datang ke Jakarta.” kata Jonie.
Dikatakan Gumilar lebih lanjut, Pemprov DKI juga aktif bekerjasama dengan Pemerintah pusat mencari solusi gairah sektor wisata karena Jakarta adalah pusat pergerakan nasional.
Selain itu Disparekraf DKI juga membina 17 sektor ekonomi kreatif radio, animasi dan lainnya. Pandemi membuat pendapat menurun, membuat program-program pembinaan ekonomi kreatif yang dikemas secara hybrid melalui APBD dan non-APBD.
“Kita berkolaborasi dengan komunitas atau asosiasi untuk berperan lebih membantu membangkitkan perekonomian,” terangnya.
Sementara target Disparekraf DKI soal capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah wisatawan, kalau tidak tercapai kena sanksi.
“Tapi sejak wabah covid-19 kita revisi target terhadap PAD dan jumlah wisatawan karena memang ini adalah keadaan kahar (force majeur),” umbar Gumilar.
Usai mendengar hal itu, Robin P. Hutagalung mengaku harus mencari solisi terbaik untuk itu semua, mengingat kondisi Covid-19.
“Memang antara ekonomi, kesehatan dan pariwisata ini saling berkaitan, pariwisata berjalan, kesehatan tetap aman. Harus mencari solusi titik tengah,” tutup Ketua Komisi II DPRD Riau.