Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, mengikuti rapat dalam rangka persiapan ambil alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan, di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (25/05/2021).
Rakor dipimpin langsung Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bersama Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution serta didampingi Forkopimda Riau seperti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Jaja Subagja, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi, serta Danrem 031/WB Brigjen TNI M. Syech Ismed.
Selain itu Rakor ini diikuti pula oleh tujuh pemerintah daerah seperti Wali Kota Dumai, Bupati Bengkalis, serta perwakilan dari Pemda Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru.
Dalam keterangannya Syamsuar menekankan betul tentang kesiapan daerah dalam alih kelola dan kerjasama Blok Rokan, seperti fasilitas dan menjaga kondusifitas dalam masa peralihan. Selain itu pemerintah juga meninjau kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan lokal selaku vendor atau kontraktor disemua sektor baik operator maupun penunjang, agar tidak menjadi konflik dimasa depan.
Syamsuar juga meminta pendataan yang jelas dan detail soal beberapa aset CPI atau barang milik lainnya yang dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Provinsi Riau.
Menanggapi hal itu, Hardianto meminta keterlibatan aktif pemerintah baik pemerintah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota dalam menyelesaikan peralihan ini dengan sebaik baiknya agar Riau dapat merasakan manfaat dari kekayaan alam yang dimilikinya.
Terkait limbah yang selalu menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai, Hardianto mengusulkan adanya perjanjian tertulis semacam memorandum yang dapat menjadi pengawasan semua pihak terkait.
“Kami dari lembaga yang merupakan representasi masyarakat Riau hari ini mendorong komitmen bersama secara tertulis berbentuk MoU terkait persoalan limbah ini, kalau hanya dalam rapat dibahas dan hal lainnya takutnya hanya menguap begitu saja. Persoalan limbah ini harus terselesaikan sebelum peralihan terjadi dalam beberapa bulan lagi serta jelas siapa yang bertanggung jawab,” tegas Hardianto.
Hardianto juga berharap agar Bank milik daerah Riau yaitu Bank Riau Kepri dilibatkan dalam transaksi keuangan agar Riau ini bisa mendapatkan feedback dari sisi keuangan daerah.