Bandung – Komisi I DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan observasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jumat (19/03/2021).
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Riau diterima oleh pejabat setempat yang mana dalam rangka menggali informasi terkait pengelolaan kebijakan terhadap tenaga Non-PNS.
Markarius Anwar memaparkan permasalahan umum yang terjadi di Pemerintah Provinsi Riau, dimana terdapat beberapa Non-PNS yang sebelumnya telah lulus ujian penerimaan CPNS pada Tahun 2014 lalu namun hingga kini masih belum keluar Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya, oleh karenanya Komisi I DPRD Provinsi Riau yang membidangi Kepegawaian dan Hukum turut memperjuangkan hak-hak tersebut agar mendapati solusi terbaik dari masalah yang terjadi saat ini.
Pihak BKD Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa pengelolaan Non-PNS pada dasarnya dilakukan pemetaan kebutuhan pada masing-masing bidangnya, oleh karenanya pengangkatan Non-PNS diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena saat ini payung hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau mengungkapkan bahwa persoalan ini sangat disayangkan karena telah lama bergulir namun sebagai perpanjangan tangan rakyat, Komisi I DPRD Provinsi Riau akan terus memperjuangankan nasib pegawai Non-PNS yang telah mengabdi di Provinsi Riau.
“Hal ini sudah lama terjadi dari tahun 2014 dari pihak pemerintah tidak ada peluang untuk diangkat CPNS, karena sudah tidak bisa mundur maka kita akan terus maju, setidaknya menjadi PPPK,” tegas Septina Primawati Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau Sisa Masa Jabatan 2014-2019.