Pekanbaru – Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, didampingi Anggota DPRD Provinsi Riau Soniwati dan Dodi Nefeldi, menemui puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI) yang menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Riau, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah serta lembaga legislatif. Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI) adalah sebagai berikut:
1. Cabut UU Polri;
2. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok;
3. Evaluasi total penggunaan APBN dalam Proyek Strategis Nasional, termasuk MBG, KOPDES, dan Sekolah Rakyat;
4. Hentikan militerisme di seluruh wilayah dan seluruh sektor sipil;
5. Evaluasi Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menko Perekonomian, dan Menteri HAM;
6. Stop pemborosan APBN termasuk kunjungan presiden ke luar negeri;
7. Evaluasi seluruh kebijakan yang menindas rakyat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Riau menerima dan menghormati setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi. Seluruh tuntutan yang disampaikan akan diteruskan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan yang berlaku.
Menurutnya, DPRD Provinsi Riau memiliki komitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, guna memastikan berbagai aspirasi yang berkembang dapat tersampaikan kepada pihak-pihak terkait.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung dengan tertib dan kondusif. Di akhir kegiatan, perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen tuntutan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau sebagai bahan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Foto: Robi
Rilis: Laras
Video: Randy
Redaktur: Laras