Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau menerima audiensi dari perwakilan masyarakat Desa Kubangan bahas prioritas pembangunan jalan di Kawasan Bono, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (23/1/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Darmalis, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dodi Irawan.
Rapat tersebut membahas prioritas pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Bono, meliputi Simpang Punut, Teluk Meranti, hingga Desa Sokoi. Diskusi berjalan secara dinamis dengan menyoroti tantangan yang ada serta langkah-langkah strategi untuk memperbaiki akses jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat setempat.
Saat ini, jalan di Simpang Punut, Teluk Meranti sepanjang 84 km telah diaspal, namun 4 km sisanya masih belum terjangkau. Jalur Teluk Meranti-Sipikek sepanjang 5,14 km sudah selesai diaspal, sementara 54,4 km lainnya masih berupa jalan kerikil. Sementara itu, wilayah Sipikek-Sokoi sepanjang 3,8 km telah dilakukan penimbunan, namun total jalan sepanjang 50 km masih memerlukan perhatian lebih.
Masyarakat menyoroti bahwa kondisi jalan yang buruk sangat berdampak pada aktivitas harian mereka.
“Jalan ini hanya satu-satunya akses kami. Jika pembangunannya hanya 1 km per tahun, berapa lama kami harus menunggu? Kami berharap pemerintah memprioritaskan pembangunan sesuai kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Pak Ali, perwakilan masyarakat Desa Kubangan.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dodi Irawan mengakui bahwa pembangunan jalan di kawasan Bono memiliki tantangan tersendiri.
“Salah satu kendalanya adalah sulitnya transportasi material ke wilayah tersebut. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan secara bertahap dan tetap mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Darmalis menambahkan, bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala lain dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kami sangat memahami pentingnya jalan ini bagi masyarakat. Jalan adalah urat nadi utama untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, keterbatasan anggaran membuat kami harus benar-benar memprioritaskan mana yang paling mendesak,” jelasnya.
Perwakilan masyarakat Desa Kubangan juga menyampaikan harapan agar pembangunan jalan di desa-desa seperti Labuan Bilik, Emas, dan Sokoi mendapat perhatian. Selain itu, masyarakat berharap fasilitas seperti jeti, yang dibangun secara swadaya, dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan.
Dodi Irawan menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Riau akan mengawali anggaran pembangunan jalan di kawasan Bono agar menjadi prioritas pada tahun 2026.
“Kami memastikan anggaran ini tidak akan dipotong meskipun ada penyesuaian anggaran. Ini adalah prioritas utama yang harus diwujudkan,” tegasnya.
Darmalis juga menambahkan bahwa DPRD Provinsi Riau berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau.
“Kami akan terus mendukung pembangunan jalan ini sesuai kemampuan anggaran, sambil tetap memperhatikan kebutuhan mendesak di wilayah lain,” katanya.
Rapat ini menjadi langkah awal yang penting dalam menjalin sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan DPRD Provinsi Riau. Dengan komitmen bersama, pembangunan jalan di kawasan Bono yang diharapkan dapat segera terealisasi, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.