Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau rekomendasikan pembentukan Tim Terpadu dalam penyelesaian sengketa lahan di Koridor Tol Permai, ruas jalan Pekanbaru – Dumai sepanjang 180 km.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A Mohd Yatim mengatakan, sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau serta Kepala BPN Pekanbaru, Siak, Bengkalis dan Dumai, untuk menyelesaikan masalah lahan antara masyarakat dengan SKK Migas ini.
Komisi I DPRD Provinsi Riau sendiri, sudah mendatangi Kementerian ATR/BPN di Jakarta, dan pengakuan mereka, sampai hari ini tidak pernah dilakukan pencabutan atas SHM yang telah terbit itu. Permasalahan ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
“Kasus ini saya lihat harus diputuskan langsung oleh presiden. Karena sengketa ini muncul akibat kelalaian negara. Sebab, masyarakat memiliki alas hak berupa SHM melalui proses resmi mulai dari RT/ Lurah/ Camat sehingga BPN mengeluarkan alas hak tertinggi yang diakui negara di NKRI ini. Sementara SKK Migas hanya berdasarkan SK Gubri 1959 dan surat dari Kementerian Keuangan,” jelas Eddy Yatim, Kamis (19/10/2023).
Memang, untuk penyelesaian masalah ini pemerintah pusat sudah membentuk tim terpadu di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Sayangnya, sambung Eddy Yatim, dalam pertemuan dengan Kanwil BPN Riau beberapa hari lalu, Kanwil BPN Riau saja tidak diinformasikan progres dari tim tersebut. Sehingga mereka tidak tahu perkembangan yang terjadi.
Sehingga, Komisi I DPRD Provinsi Riau mengusulkan supaya dibentuk tim terpadu tingkat provinsi, sehingga tim ini bisa berkoordinasi dengan tim terpadu dari pusat.
“Jadi, nanti tim terpadu dari provinsi bisa memberikan pandangan terkait kondisi di lapangan. Karena yang paling mengerti kondisi ini tentu orang yang bertugas di Riau,” kata Eddy.
Lanjut Eddy Yatim, Komisi I akan mempersiapkan rencana pembentukan tim ini, dengan mengundang Asisten I dan Kabiro Hukum Pemprov Riau.
“Intinya, kita mau persoalan ini segera tuntas dan keputusannya harus win win solution, karena kita tidak mau masyarakat kita dirugikan atas persoalan ini,” kata dia.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim menambahkan, bahwa persoalan ini sudah sangat berlarut-larut, dan memang perlu upaya ekstra untuk menuntaskannya.
“Kondisi hari ini, masyarakat yang punya SHM itu tidak bisa memakai sertifikat mereka untuk keperluan lain, misalnya mengurus di perbankan, karena SHM mereka tidak berlaku, ini harus segera diselesaikan karena sangat merugikan masyarakat,” tutupnya.