Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, melakukan rapat kerja lanjutan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (13/9/2023).
Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Agung Nugroho, dan Hardianto. Serta diikuti oleh Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau yaitu Karmila Sari, Parisman Ihwan, Almainis, Lampita Pakpahan, Sugeng Pranoto, Ade Agus Hartanto, Robin P Hutagalung, Syafrudin Iput, Mardianto Manan, Abdul Kasim, Marwan Yohanis, dan Husaimi Hamidi.
Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF. Hariyanto, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau Alzuhra Dini Alinoni, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Riau Boby Rachmat, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau Zainal Arifin, dan seluruh Anggota TAPD Provinsi Riau lainnya.
Melanjuti pertemuan sebelumnya, pada rapat ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin memaparkan realisasi fisik dan realisasi keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
“Pada program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, terjadi pergesaran sebesar 62.6 persen pada realisasi fisik keuangan. Dalam pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat mengalami pengurangan dengan realisasi fisik 27.6 persen. Tidak hanya itu saja, dinas kesehatan juga tidak ada penambahan RAPBD Perubahan,” terangnya.
Dalam rapat ini, juga dibahas terkait Universal Health Coverage UHC. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Berkaitan dengan hal tersebut, Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Ade Agus Hartanto menyebut, UHC merupakan beban pemerintah.
“Hakikatnya bagaimana kedisiplinan membayar BPJS sehingga terjadi subsidi silang. Pada hakikatnya Kementerian Sosial kurang direkomendasikan sehingga capaian peserta jaminan kesehatan dan UHC terjadi tanpa topangan dari APBD,” ujar Ade Agus Hartanto.
“Pengelolaan gizi masyarakat ini belum terlaksana karna menunggu perubahan, apa target capaiannya? Kalau ini menjadi salah satu penopang gizi masyarakat, apa bisa cukup diakhir tahun dikasi? Sasarannya siapa?,” pungkas Ade Agus Hartanto.
Menanggapi hal tersebut, Zainal Arifin menjelaskan bahwa tahun 2018 hingga 2021 adanya kenaikan jaminan nasional sebesar 1 persen, dalam waktu 3 tahun terakhir hanya naik sebesar 3 persen.
“Tahun 2022 kami melakukan pengkajian hal apa yang bisa kita capai. Pertama UHC dan kedua stunting. Jaminan kesehatan nasional sudah finish. Sejak tahun 2021, kami membuat target diakhir tahun 2023 dalam waktu 1 tahun 9 bulan, dari 79 persen naik menjadi 95 persen. Hingga per 1 September 2023 mencapai 92,48 persen. Kami optimis mengejar per Oktober hingga Desember angka lebih cepat naik lagi,” tutupnya.
Dengan demikian, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah memaparkan realisasi fisik dan realisasi keuangan pada APBD Tahun 2023. Dijadwalkan pada Kamis (14/9) mendatang akan dilakukan rapat finalisasi Banggar DPRD Provinsi Riau bersama TAPD Provinsi Riau.