Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Riau bersama Dinas Perkebunan Provinsi Riau, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Selasa (20/6/2023).
Bertempat di Gedung Graha Mandiri Ruang Rapat Nusantara, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Zulfi Mursal dan Dinas Perkerbunan diwakilkan oleh Kepala Bidang Produksi Vera Virgianti, dan diterima oleh Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko Zaid Burhan Ibrahim.
Pada pertemuan tersebut, Zulfi mengatakan tujuan kedatangannya bersama rombongan ke BPDPKS terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sarana prasarana perkebunan.
“Dalam hal ini Provinsi Riau memberi kontribusi CPO sebesar 25 persen dari CPO Indonesia, tetapi 30 persen usulan pekebun untuk program PSR berada dalam kawasan hutan, ini menyebabkan realisasi program PSR rendah di Riau,” terang Zulfi.
Zaid Burhan menjelaskan untuk Program PSR ada dua mekanisme, pertama melalui REKOMTEK dinas kabupaten/provinsi, kedua program kemitraan (perkebun) bisa langsung mengurus ke BPDPKS dan bekerjasama dengan SURVEYOR untuk verifikasi data pekebun. Tetapi kendala dalam program PSR ditemukan kebun dalam kawasan hutan.
Lebih lanjut, untuk program sarana prasarana melalui REKOMENTEK dari daerah yang diserahkan ke BPDPKS dan langsung didistribusikan ke daerah.
Diakhir pertemuan, Zulfi berharap apa yang menjadi realisasi dari Riau bisa terlaksanakan.