Pekanbaru – Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Riau, Senin (23/5/2022).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Zulfi Mursal, didampingi Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Almainis, Septina Primawati, Syahroni tua, Mira Roza, Dona Sri Utami, Abu Khoiri, dan Sulastri.
Hadir pada rapat tersebut Kepala DLHK Provinsi Riau Mamun Murod, beserta jajarannya.
Pada kesempatan ini Mamun Murod memaparkan capaian kegiatan pada APBD tahun 2022, dan rencana kegiatan APBD tahun anggaran 2022 serta pelaksanaan kegiatannya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Zulfi Mursal menanyakan alasan adanya 16 UPT di DLHK, sementara Riau hanya terdiri dari 12 kab/kota.
Mamun Murod menjelaskan bahwa 3 lainnya yaitu UPT pelatihan, perbenihan dan laboraturium terletak di Pekanbaru tetapi fungsinya untuk melayani kab/kota. Dengan adanya UPT di lapangan, dapat mempercepat penanganan tindakan dan cepat mendapatkan informasi kejadian di hutan serta kawasan disekitar hutan, sebagai contoh adanya kebun di kawasan hutan.
Sementara itu, Dona Sri Utami menanyakan terkait bentuk bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat, serta prosedur yang dapat dilakukan untuk mendapatkannya. Kemudian pokir seperi apa yang mendukung DLHK untuk saat ini.
Mamun Murod mengatakan bahwa bantuan langsung yang diberikan berupa bibit dan pelatihan kepada masyarakat, misalnya pelatihan mengolah madu. Untuk prosedurnya melalui kelompok tani yang didukung desa yang mengusulkan langsung ke DLHK. Untuk pokir contohnya seperti mendukung bibit-bibit produktif durian musang king.