Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, dan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau Kelmi Amri, menghadiri acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Riau tahun 2023 dengan tema “Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif”, di Balai Serindit Aula Gubernuran, Senin (4/4/2022).
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Kasrem 031/WB Kolonel Inf. Habzen Sianturi, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF. Hariyanto, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau Emri Juli Harnis, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Muh. Arief Setiawan, Ketua Forum Anak Riau Haggilsyah Ifan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau lainnya.
Dalam arahannya, Gubri mengatakan kegiatan hari ini merupakan penyempurnaan awal untuk melakukan penyiapan dokumen perencanaan. Semua OPD harus berpedoman pada hal ini.
Rancangan awal RKPD Provinsi Riau tahun 2023 harus sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tidak boleh berseberangan dengan pemerintah. Diharapkan dari konsultasi ini dapat menghadirkan beberapa masukan yang akan menjadi prioritas.
Pada kesempatan ini, Kelmi Amri memberikan beberapa masukan terkait permasalahan yang ada di Provinsi Riau dan ia berharap agar di tahun 2023 dana yang dimiliki dapat tepat sasaran.
“Masih ada salah satu desa yang sudah puluhan tahun belum bisa menikmati air bersih. Kita masih membatasi seolah-olah apa yang dimiliki kab/kota bukan milik Riau. Harapan saya, pada tahun 2023 tidak ada alasan bagi masyarakat Riau untuk tidak mendapatkan infrastruktur yang layak. Saya minta dana 2023 benar-benar tepat sasaran, terkhusus untuk jalan dan jembatan. Tahun 2023 tidak ada lagi jalan berlobang dan bila perlu khusus untuk jalan, Pemprov Riau mampu menuntaskannya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti juga memberikan beberapa tanggapan terkait BUMD dan ketahanan pangan.
“Yang saya lihat penyertaan modal kita terhadap BUMD sudah ada, tentu ditahun 2023 kita ingin mencapai tahapan. Terkait ketahanan pangan, perlu dilakukan pendataan sawah untuk pengembangan daerah persawahan tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Syafaruddin Poti menyarankan untuk dapat menjalankan kewenangan khusus pariwisata Riau dengan menumbuhkan pariwisata yang ada di kab/kota. Dengan menunjuk salah satu daerah yang dapat menjadi objek penjunjung agar dapat menjadi pusat pariwisata di Riau.
Kemudian terkait perkebunan kelapa sawit, Syafaruddin Poti mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit harus menjadi prioritas dari dinas perkebunan dan perlu adanya dukungan dari Gubernur Riau.
Rapat ini diakhiri dengan penandatangan berita acara oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Kasrem 031/WB Kolonel Inf. Habzen Sianturi, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF. Hariyanto, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau Emri Juli Harnis, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Muh. Arief Setiawan, dan Ketua Forum Anak Riau Haggilsyah Ifan.