Jakarta – Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, bersama Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke PT. Food Station Tjipinang Jaya guna memperoleh informasi tentang proses penerimaan dan pendistribusian bahan pokok makanan untuk wilayah DKI Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau M. Arpah, dan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau Sugianto, serta Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Yanti Komalasari, Sewitri, dan Manahara Napitupulu.
Rombongan diterima langsung oleh Direktur Keuangan PT. Food Station Tjipinang Jaya Budi Santoso, beserta jajarannya.
Diawal rapat, Robin P. Hutagalung menjelaskan bahwa di Provinsi Riau belum memiliki BUMD seperti yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, di Provinsi Riau komoditas utamanya adalah kelapa sawit dan lahan pertanian yang setiap tahun mulai menjadi sedikit. Sehingga tingkat ketergantungan sembako kepada daerah provinsi tetangga semakin meningkat.
“Riau ini pak, komoditasnya adalah kelapa sawit dan lahan pertanian. Sekarang ini harga kelapa sawit terus naik sehingga lahan pertanian oleh masyarakat secara perlahan diubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Karena Riau itu lahan pertanian semakin sedikit, sehingga bahan-bahan sembako sangat tergantung pada daerah provinsi tetangga. Apabila jalur transportasi terputus, ini membuat harga sangat cepat naik,” jelasnya.
Mendengar hal tersebut, Budi Santoso menjelaskan bahwa PT. Food Station Tjipinang Jaya dirikan sebagai pilar ketahanan pangan dan produsen pangan pilihan masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta selain itu juga mengelola pergudangan.
“Jadi begini pak Robin, BUMD kita ini sebenarnya didirikan semasa pak Gubernur Ali Sadikin yang bertujuan sebagai pilar ketahanan pangan pilihan pelanggan. Selain itu kami juga mengelola atau penyewaan pergudangan,” ujarnya.
Budi Santoso juga menambahkan bahwa untuk menjamin ketersediaan bahan pokok terutama beras, PT. Food Station Tjipinang Jaya melakukan kerjasama atau kontrak dengan petani.
“Untuk menjamin ketersediaan stok terutama beras, kami melakukan kontrak langsung dengan petani sehingga harga gabah bisa terjaga dengan baik dan kami disini punya mesin pengolahan gabah untuk dijadikan beras,” tuturnya.
Setelah melakukan dialog tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Riau akan melakukan rapat dengan dinas terkait agar informasi yang telah didapatkan di PT. Food Station Tjipinang Jaya bisa menjadi inovasi baru, dengan harapan agar dapat diterapkan di Provinsi Riau.