Pekanbaru – Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho beserta Komisi V DPRD Provinsi Riau, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau terkait APBD perubahan 2021, Sabtu (18/9/2021).
Dalam RDP, Yulisman ingin mengetahui perkembangan dari pergeseran yang sudah 4 kali dilakukan pada Disdik Provinsi Diay dan paparkan data global belanja operasi dan modal Disdik.
Lebih lanjut Yulisman juga mengakui bahwa Disdik perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut oleh badan yang memiliki wewenang seperti DPRD, terutama halnya dalam pembangunan sekolah baru di Bengkalis dan Indragiri Hulu yang penganggarannya belum dianggarkan sudah hampir 15 tahun lamanya.
Sementara Agung Nugroho mempertanyakan pembangunan sekolah baru yang awal masalahnya adalah PPDB.
“Ini disebabkan jumlah sekolah dari jenjang ke jenjang tidak mencakupi untuk murid yang hendak meningkat jenjangnya, Agung juga meminta penjelasan terkait gaji guru honor dan tunjangan-tunjangannya serta tunjangan khusus untuk guru binaan dan TKB,” tutur Agung.
Menanggapi hal itu, Ikram memaparkan data rekapitulasi APBD penganggaran 31 Agustus 2021 di Disdik Provinsi Riau, dimana hibah tanah akan ditindaklanjuti.
“Terkait angka pergeseran sudah melalui 3 pergeseran dan pergeseran terakhir pada perjalan dinas dan sekolah berasrama mencakup makan minum dan perlengkapan yang sudah disampaikan pada Babeda Riau, untuk usulan penambahan penganggaran atas hal ini pada sub kegiatan dokumen perencanaan daerah ada kegiatan yang butuh proses input ke BPKAD yang terjadi kendala pada sistem hingga terjadi keterlambatan dan ada beberapa point yang terjadi penyesuaian,” jelasnya.
Dilanjut Eddy A Mohd Yatim, dimana ia menegaskan ada 3 persoalan penting yang perlu dicatat oleh Disdik Provinsi Riau, yakni akses pendidikan mutu dan revaluasi dan peserta didik masih rendah yakni masih 60% akses pendidikan, persoalan geografis, solusinya penambahan sekolah baru dan persoalan daya tampung jawabannya Ruang Kelas Baru (RKB).
“Dan yang terakhir terkait ekonomi jawabannya beasiswa dari persoalan-persoalan ini tolong disdik agar berpihak sehingga tujuan dari Gubri (Gubernur Riau) serta permasalahan tahunan ini bisa selesai,” ungkapnya.
Abu Khoiri juga menegaskan untuk terlebih dahulu memaparkam data APBD murni barulah APBD-P dikarenakan gaya Disdik Provinsi Riau yang mendiskripkan data sudah diterima Anggota DPRD Provinsi Riau.
“Padahal kenyataanya belum ada datanya pada kami,” tegas Abu Khoiri.
Diakhir rapat, Eddy A Mohd Yatim akan melanjutkan rapat saat kedepannya sudah ada data-data sudah maksimal dan dapat didiskusikan.