Pekanbaru – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal bersama DPMPTSP dan Biro Hukum Provinsi Riau, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Kamis (8/4/2026).
Pembahasan ini merupakan bagian dari tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tentang Penanaman Modal.
Dalam pemaparannya, Vera Angelika menyampaikan urgensi pembentukan perda tersebut sebagai landasan hukum dalam mendorong peningkatan investasi di daerah. Ia juga menekankan bahwa jika perda ini disahkan, pemerintah dapat lebih kuat dalam mendorong investor untuk memperhatikan aspek tenaga kerja lokal, termasuk penyandang disabilitas.
“Kalau perda ini ada, kita semakin kuat dalam menyampaikan kepada investor untuk memperkerjakan tenaga kerja lokal dengan persentase tertentu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Sunaryo, menegaskan bahwa pembentukan Ranperda Penanaman Modal menjadi hal yang sangat penting dalam mempersiapkan daerah menghadapi masuknya investasi.
“Kita berharap akan semakin banyak investor yang masuk ke daerah. Untuk itu, kita harus memiliki kesiapan, karena investasi tentu membawa dampak yang harus kita antisipasi bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DPRD bersama OPD terkait diharapkan dapat mengikuti proses tersebut sebelum pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pendalaman lebih lanjut.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat regulasi penanaman modal di Provinsi Riau guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, rapat dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Sunaryo, dan dihadiri Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Vera Angelika, serta perwakilan Biro Hukum Provinsi Riau.
Foto: Hadi
Rilis: Beby
Redaktur: Laras