Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau mendesak perusahaan yang beroperasi di Riau untuk bertanggungjawab atas kerusakan jalan yang sebagian besar disebabkan oleh truk operasional mereka yang melebihi kapasitas muatan. Langkah konkret yang sedang dipersiapkan adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan perusahaan untuk turut serta dalam perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah di Riau.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan beberapa perusahaan guna menindaklanjuti rencana ini. Edi menargetkan penandatanganan MoU akan dilakukan setelah Lebaran 2025.
“Setelah Lebaran, MoU ini akan segera dilakukan. Jika kesepakatan ini tercapai, maka bisa menjadi alternatif dalam memperbaiki jalan-jalan yang sudah rusak parah,” ujar Edi, Jumat (14/3/2025).
Dalam MoU tersebut, beberapa poin penting akan disepakati, di antaranya penertiban kendaraan operasional perusahaan yang berpelat non-BM, pengawasan truk bermuatan berlebih, serta kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan jalan, di luar pajak dan CSR.
Edi Basri menegaskan bahwa pajak dan CSR perusahaan memiliki regulasi serta peruntukan masing-masing, sementara tanggung jawab terhadap kerusakan jalan adalah hal yang terpisah dan harus ditanggung oleh perusahaan.
“Riau saat ini tengah mengalami defisit anggaran, sementara kebutuhan untuk perbaikan jalan mencapai Rp800 miliar. Kami berharap kerja sama dengan perusahaan dapat membantu menutupi kekurangan anggaran tersebut,” ungkapnya.
Dinas PUPR Provinsi Riau juga telah mengungkapkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan di provinsi ini mencapai Rp22 triliun. Jika hanya mengandalkan APBD, kata Edi, proses perbaikan bisa memakan waktu hingga 25 tahun. Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan infrastruktur jalan.
“Kami meminta perusahaan yang berkontribusi besar terhadap kerusakan jalan untuk bertanggung jawab. Masyarakat juga sangat mendukung dan menantikan MoU ini segera terealisasi,” tutupnya.
Semoga MoU ini dapat segera terwujud demi kesejahteraan masyarakat dan pemulihan infrastruktur jalan yang lebih cepat.