Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Senin (20/1/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Darmalis, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, yaitu Manahara Napitupulu, Dodi Irawan, Jons Ade Nopendra, Samsuri Daris, dan Mohammad Fadel Variza.
Dari pihak Dinas ESDM, hadir Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Riau Sakinah, kepala bidang, kepala cabang dinas, kepala UPT, dan jajarannya.
Rapat ini membahas evaluasi kegiatan ESDM Tahun Anggaran 2024 serta rencana program untuk Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Riau Sakinah melaporkan, realisasi keuangan tahun 2024 mencapai 90 persen, dengan realisasi fisik sebesar 97,11 persen. Sakinah juga menyebut, bahwa Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Riau pada akhir tahun 2024 mencapai 100 persen, meskipun belum merata hingga ke tingkat dusun. Untuk ke depan, prioritas akan diberikan di daerah terpencil seperti dusun-dusun.
Untuk program Tahun Anggaran 2025, Sakinah menjelaskan bahwa ESDM Provinsi Riau akan melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yaitu pemasangan untuk masyarakat tidak mampu sebanyak 1.000 unit di seluruh Provinsi Riau.
Selain itu, Sakinah juga menyampaikan bahwa ESDM Provinsi Riau telah memiliki aplikasi “Peduli Riau” yang berfungsi untuk melakukan pendataan bagi masyarakat yang belum berlistrik. Aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat pendataan masyarakat yang belum memiliki akses listrik serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan kepala desa.
Saat ini, lanjut Sakinah, UPT Laboratorium telah bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengujian kualitas air bersih, air limbah, analisis mineral, batu bara, dan penyewaan alat-alat eksplorasi.
Anggota DPRD Provinsi Riau Mohammad Fadel Variza, mengapresiasi kinerja Dinas ESDM yang telah mencapai Rasio Desa Berlistrik 100 persen. Namun, ia menyoroti beberapa dusun seperti Dusun Rimba Cempedek yang belum menyentuh listrik.
Untuk itu, rapat ini diharapkan dapat memastikan pemerataan listrik hingga ke tingkat dusun, mengingat masih ada wilayah terpencil yang belum menikmati fasilitas listrik meskipun Rasio Desa Berlistrik (RDB) telah mencapai 100 persen. DPRD Provinsi Riau juga akan terus mengawal pelaksanaan program ESDM agar seluruh target dan prioritas dapat tercapai sesuai rencana.