Batam – Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Batam, yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (14/1/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, serta dihadiri Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yaitu Septina Primawati, Syafrudin Iput, Daniel Eka Perdana, Sella Pitaloka, Rizal Zamzami, Adrias, dan Fairuz.
Rombongan Komisi V DPRD Provinsi Riau diterima oleh Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Batam, Jefriyanto, beserta jajarannya.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Batam, mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan ketenagakerjaan, serta mendapatkan masukan terkait kebijakan yang relevan. Sebagai salah satu pusat industri di Indonesia, Batam menghadapi tantangan kompleks dalam penerapan K3 dan pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam diskusi, Jefriyanto memaparkan berbagai langkah untuk memastikan penerapan K3, antara lain peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan, penggunaan teknologi dalam pengawasan seperti aplikasi pelaporan digital dan sistem inspeksi berbasis data, kerjasama dengan pelaku industri, dan implementasi sanksi bagi pelanggar dan penghargaan bagi perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik.
Jefriyanto juga menyampaikan beberapa tantangan utama yang dihadapi UPT Wasnaker Batam, yaitu keterbatasan jumlah pengawas yang menjadi hambatan untuk menjangkau seluruh perusahaan yang ada di Batam, ketidakpatuhan beberapa perusahaan terutama di sektor informal yang cenderung mengabaikan K3, penyusunan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang dinamis membutuhkan waktu dan pemahaman yang mendalam, dan kompleksitas operasi industri.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, merekomendasikan penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan peningkatan intensitas pelatihan untuk pengawas serta tenaga kerja, khususnya di sektor dengan risiko tinggi.
“Saya berharap pemerintah daerah mendorong penambahan pengawas ketenagakerjaan dan meningkatkan intensif pelatihan untuk fokus pada sektor yang memiliki risiko tinggi,” ujarnya.
Kunjungan ini memberikan gambaran tentang keseluruhan penerapan K3 dan tantangan pengawasan ketenagakerjaan di Batam. Dengan diadopsinya praktik terbaik dari UPT Wasnaker Batam, diharapkan Provinsi Riau dapat meningkatkan kualitas pengawasan ketenagakerjaan dan penerapan K3. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif demi mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.