Pekanbaru – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) curhat perihal buruknya aura demokrasi pada Pemilu tahun 2024. Keluh kesah ini, disampaikan oleh anggota DPRD Inhu saat berkunjung ke Komisi I DPRD Provinsi Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan, Rabu (21/2/2024).
“Kami bingung dan resah, proses demokrasi yang berlangsung tahun ini sangat tidak baik. Masyarakat telah menunjukkan pragmatisnya, berani bertransaksi untuk memilih pemimpin. Yang ironisnya, system pengutipannya, transaksinya pun berjenjang, dari koordinatornya hingga relawan-relawan yang semuanya hanya sebuah topeng, untuk bertransaksi,” ucap Anggota Komisi I DPRD Inhu, Suhariyanto, usai hearing dengan Komisi I DPRD Provinsi Riau, Rabu (21/2/2024).
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau bidang hukum dan Pemerintahan, Eddy A Mohd Yatim, merasa miris melihat kondisi yang berlangsung dalam proses Pemilu tahun 2024 ini.
“Kondisi dilapangan saat kita mengikuti pemilu 2024, benar-benar berbeda. Tidak ada lagi yang Namanya edukasi, proses pemilihan pemimpin tidak pada proses yang benar, segala sesuatunya berbentuk transaksional,” kata Eddy.
Menurut Eddy wasit Pemilu, Pengawas kepemiluan justru tidak bisa berbuat apa apa, akhirnya fase-fase pragmatis itu berjalan subur.
“Demi menjaga proses demokrasi yang baik, saya rasa, ada baiknya DPRD Kabupaten/kota untuk memberikan rekomendasi, ataupun sikap Bersama, agar kedepan proses Pemilu kita lebih baik, sehingga proses demokrasi pemilihan pemimpin masa depan menjadi lebih berkualitas,” ujar Eddy.
Atas keresahan dan laporan dari sejumlah legislator daerah ini, Eddy menyarankan seluruh DPRD kabupaten/kota untuk memberikan rekomendasi ke Komisi I DPRD Provinsi Riau, ke Kemendagri, bahwa perlu sebuah koridor yang jelas, agar proses Pemilu kedepan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan calon calon pemimpin yang berkualitas.