Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau mengkritik Syamsuar usai melakukan pelantikan sekaligus memutasi puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK dan SLB Negeri di Provinsi Riau, Jumat (6/10/2023).
Hal tersebut dilakukan hanya berselang satu hari setelah surat pengunduran dirinya sebagai gubernur dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Riau.
Kebijakan Syamsuar yang melakukan mutasi di sisa-sisa masa jabatannya sebagai gubernur pun dikritik keras oleh para legislator.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan menilai tindakan Syamsuar dapat merusak ketenangan sistem.
“Posisinya (Syamsuar) sudah mengajukan pengunduran diri sebagai gubernur. Konsekuensinya dia harusnya tidak lagi berurusan dengan birokrasi yang sedang berjalan,” kata Mardianto, Senin (9/10/2023).
Mardianto heran atas tujuan Syamsuar melakukan mutasi tersebut.
“Kebijakannya tidak berdasar. Indeks kinerja mana lagi yang mau dicapainya atas mutasi ini?” pungkasnya.
Senada dengan Mardianto, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Ade Agus Hartanto juga melontarkan kritikan.
Menurut Ade Agus, meskipun mutasi itu sudah ditandatangani jauh-jauh hari, keputusan Syamsuar mengambil langkah strategis di pemerintahan yang akan ditinggalkannya bukanlah langkah yang tepat.
“Aneh saja, publik sudah tahu beliau mengundurkan diri, sudah di paripurnakan, tinggal menunggu SK dari presiden. Tapi masih ambil langkah strategis untuk Provinsi Riau, saya rasa kurang tepat,” ujarnya.
Politisi PKB itu khawatir tindakan Syamsuar menimbulkan kesan adanya kepentingan politik. Sebab diketahui, Syamsuar mundur dari jabatan gubernur karena akan maju ke DPR RI pada Pileg 2024 nanti.
“Kita harap ini yang terakhir lah yang terjadi di Riau, pelantikan yang menjadi pro kontra, kontroversi. Di tahun politik kita berharap semua masyarakat bisa akses, penilaian untuk para Caleg. Intinya kalau sudah mundur ya mundur, jangan banyak ini itu lagi,” tutupnya.