Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk membuat penyelenggaraan pasar murah dengan harga yang lebih terjangkau.
Menjelang akhir tahun, harga beras masih masih mengalami kenaikan. Sehingga, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Zulfi Mursal meminta Pemprov Riau menggelar pasar murah.
“Kita juga sudah berencana mengundang rapat dinas terkait, bagaimana mencari solusinya. Kalau untuk menekan harga memang sulit, tapi setidaknya bisa dilakukan pencegahan terhadap oknum yang melakukan penimbunan,” kata Zulfi, Kamis (5/10/2023).
Zulfi menyebut, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Riau, tapi juga dibeberapa wilayah di Indonesia. Kata dia, melihat data dan fakta bahwa daerah lumbung beras saja terjadi kenaikan seperti di Karawang, Jawa Barat.
Di Karawang, lanjut Zulfi, biasa menghasilkan 800 ton per tahun itu juga mengalami kenaikan harga. Termasuk juga di kabupaten lain di Indonesia.
“Ini disebabkan oleh menurunnya produksi. Kita lihat banyak daerah-daerah penghasil beras itu, terjadi penurunan produksi. Sebagian terkena masalah cuaca. Sehingga panen tidak sesuai dengan yang diharapkan,” terang Zulfi.
Kemudian di Riau, kata Zulfi, juga demikian. Di Riau, pasokan beras juga datang dari daerah luar, seperti Sumbar, Sumatera Utara dan dari Lampung. Dampak dari produksi yang menurun, tentu akan berefek kepada masyarakat di Indonesia.
“Pemerintah sebenarnya melalui Bulog sudah menyiapkan seluruhnya, untuk menjaga ketersediaan beras. Cuma belum bisa menekan persoalan harga. Kalau masalah ketersediaan, Insya Allah tahun ini mencukupi,” jelasnya.
Cuma, lanjut Zulfi, untuk masalah harga ini belum bisa ditangani oleh pemerintah. Ia berharap Pemprov untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk bulog.
“Mungkin bisa melakukan operasi pasar untuk menangani persoalan harga beras. Ketersediaan beras di Bulog bisa disebarkan kepada masyarakat. Persoalannya bukan pada harga, tapi memang produksi berkurang,” tutup Zulfi.