Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan operasi pasar terkait melambungnya harga beras beberapa hari terakhir.
Harga beras beberapa hari terakhir di Kota Pekanbaru melambung tinggi. Jenis Topi Koki yang biasanya Rp 123 ribu per karung 10 kilogram, kini mencapai Rp 146 ribu.
Menanggapi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Zulfi Mursal mengatakan, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Riau, tapi juga di sejumlah wilayah bahkan nasional. Melihat data dan fakta bahwa daerah lumbung beras saja terjadi kenaikan seperti di Karawang, Jawa Barat.
Di Karawang, kata Zulfi, yang biasanya menghasilkan 800 ton per tahun juga mengalami kenaikan harga. Termasuk juga di kabupaten lain di Indonesia.
“Ini disebabkan oleh menurunnya produksi. Kita lihat banyak daerah-daerah penghasil beras itu, terjadi penurunan produksi. Sebagian terkena masalah cuaca. Sehingga panen tidak sesuai dengan yang diharapkan,” kata Zulfi, Selasa (12/9/2023).
Kemudian di Riau, kata Zulfi, juga demikian. Di Riau, pasokan beras juga datang dari daerah luar, seperti Sumbar, Sumatera Utara dan dari Lampung. Dampak dari produksi yang menurun, tentu akan berefek kepada masyarakat di Indonesia.
“Pemerintah sebenarnya memalui Bulog sudah menyiapkan seluruhnya, untuk menjaga ketersediaan beras. Cuma belum bisa menekan persoalan harga. Kalau masalah ketersediaan, Insya Allah tahun ini mencukupi,” kata dia.
Cuma, lanjut Zulfi, untuk masalah harga ini belum bisa ditangani oleh pemerintah. Ia berharap Pemprov untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bulog.
“Mungkin bisa melakukan operasi pasar untuk menangani persoalan harga beras. Ketersediaan beras di Bulog bisa disebarkan kepada masyarakat. Persoalannya bukan pada harga, tapi memang produksi berkurang,” tutupnya.