DPRD Riau Terima Kunjungan Konsultasi Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bengkalis

Pekanbaru – Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Riau Ririn Handayani, menerima kunjungan konsultasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bengkalis, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (29/3/2023).

Hadir dalam kunjungan ini, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Khairul Umam, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bengkalis Rianto, serta Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya.

LKPJ yang sedang dalam proses penyusunan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis saat ini merupakan LKPJ Bupati yang pertama kali dibahas oleh Pansus.

“Kita sudah bentuk Pansus ini dalam rapat paripurna dan yang terpilih Pak Rianto. Pansus sudah melaksanakan tugasnya, dengan TAPD yang berhubungan dengan Pansus tersebut,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Khairul Umam.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bengkalis Rianto juga menambahkan, bahwa Pansus juga telah memanggil setiap OPD terkait.

“Kami sudah memanggil OPD terkait, hanya saja dalam pembahasan itu kami ingin membandingkan bagaimana posisi LKPJ gubernur, bagaimana capaian LKPJ terhadap RPJMD, kami juga berniat untuk merapatkan kembali untuk membahasnya kembali,” terang Rianto.

Menanggapi hal tersebut Ririn Handayani mengatakan, di DPRD Provinsi Riau selalu menggunakan Pansus dalam membahas hal tersebut. Selain itu akan diproses dan dianalisa oleh Tenaga Ahli (TA) Pansus.

“Jadi sebelum dianalisa, kami rapat internal dan diberi catatan oleh pimpinan, nantinya baru dianalisa oleh TA, dan tergantung prioritasnya. Contohnya seperti rumah sakit, mana yang prioritas akan dipanggil dan dirapatkan kembali. Selain itu ada beberapa OPD yang selalu jadi prioritas tiap tahun,” jelas Ririn.

Hal yang sama juga dilakukan saat pembahasan RPJMD juga sama. Ririn mengungkapkan, yang menjadi acuan RPJMD akan ditanyakan apakah sudah tercapai atau tidak.

“Itu pasti dipertanyakan, karna memang RPJMD itu sebenarnya memang acuan. Prioritas kita selain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, dan itu yang paling banyak menjadi sorotan,” tuturnya. Pekanbaru – Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Riau Ririn Handayani, menerima kunjungan konsultasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bengkalis, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (29/3/2023).

Hadir dalam kunjungan ini, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Khairul Umam, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bengkalis Rianto, serta Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya.

LKPJ yang sedang dalam proses penyusunan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis saat ini merupakan LKPJ Bupati yang pertama kali dibahas oleh Pansus.

“Kita sudah bentuk Pansus ini dalam rapat paripurna dan yang terpilih Pak Rianto. Pansus sudah melaksanakan tugasnya, dengan TAPD yang berhubungan dengan Pansus tersebut,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Khairul Umam.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bengkalis Rianto juga menambahkan, bahwa Pansus juga telah memanggil setiap OPD terkait.

“Kami sudah memanggil OPD terkait, hanya saja dalam pembahasan itu kami ingin membandingkan bagaimana posisi LKPJ gubernur, bagaimana capaian LKPJ terhadap RPJMD, kami juga berniat untuk merapatkan kembali untuk membahasnya kembali,” terang Rianto.

Menanggapi hal tersebut Ririn Handayani mengatakan, di DPRD Provinsi Riau selalu menggunakan Pansus dalam membahas hal tersebut. Selain itu akan diproses dan dianalisa oleh Tenaga Ahli (TA) Pansus.

“Jadi sebelum dianalisa, kami rapat internal dan diberi catatan oleh pimpinan, nantinya baru dianalisa oleh TA, dan tergantung prioritasnya. Contohnya seperti rumah sakit, mana yang prioritas akan dipanggil dan dirapatkan kembali. Selain itu ada beberapa OPD yang selalu jadi prioritas tiap tahun,” jelas Ririn.

Hal yang sama juga dilakukan saat pembahasan RPJMD juga sama. Ririn mengungkapkan, yang menjadi acuan RPJMD akan ditanyakan apakah sudah tercapai atau tidak.

“Itu pasti dipertanyakan, karna memang RPJMD itu sebenarnya memang acuan. Prioritas kita selain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, dan itu yang paling banyak menjadi sorotan,” tuturnya.

error: Content is protected !!
Scroll to Top