Pekanbaru – Bapemperda DPRD Provinsi Riau melakukan rapat kerja dengan Tim KPID Provinsi Riau dan OPD terkait di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau, dengan pembahasan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Senin (6/6/2022).
Rapat dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Sunaryo, diikuti oleh Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Lampita Pakpahan, Sahidin, Sofyan Siroj Abdul Wahab, Yuyun Hidayat, M. Arpah, serta diikuti oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A. Mohd Yatim.
Hadir pada rapat tersebut Ketua KPID Riau Falzan Surahman, Perwakilan UMRI Aidil Haris, Sekretaris Diskominfo Riau Sri Meka, dan Forkopimda Riau lainnya.
Sunaryo mengatakan bahwa rapat ini dilakukan untuk membuat Naskah Akademik (NA) agar Perda yang dihasilkan berkualitas. Sehingga DPRD bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menjadi akademisi dalam membantu menyusun NA.
Sementara itu, Yuyun Hidayat menginginkan adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terlebih dahulu. Setelah itu Ranperda ini dapat dilanjutkan ke Kemendagri agar sinkron dengan turunan dan memiliki aturan yang jelas.
M. Arpah menambahkan dengan adanya payung hukum yang mendelegasikan lahirnya Perda ataupun Pergub, maka akan ada alasan meyakinkan bahwa hal tersebut perlu diangkat menjadi sebuah peraturan baru.
Tujuan penyusunan Ranperda ini berdasarkan masalah yang diidentifikasi, dimana Riau ini belum banyak memiliki muatan lokal, sehingga Riau belum mampu untuk menyajikan hal tersebut. Melalui Ranperda ini diharapkan akan ada yang tercapai, diantaranya dapat memetakan peran media penyiaran untuk mempromosikan wisata alam dan budaya Provinsi Riau, kemudian meluruskan regulasi semua penyiaran di Riau, mensukseskan program budaya dan wisata di Riau, dan mencoba merumuskan sanksi.