Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 kembali menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Selasa (7/4/2026).
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menggesa penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2025, dengan agenda pendalaman dan analisa capaian kinerja OPD.
Ketua Pansus LKPJ 2025, Androy Aderianda, membuka rapat dan mempersilahkan masing-masing OPD untuk memaparkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025.
Adapun OPD yang hadir dalam rapat tersebut yakni Dinas Perhubungan, Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Organisasi, BPBD, Dinas ESDM, Inspektorat, serta Dinas PUPR.
Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa capaian program tahun 2025 telah terlaksana dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia yang ada, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan.
Biro Pemerintahan melaporkan bahwa target kinerja telah tercapai, termasuk penyelesaian tunda bayar tahun 2024 yang telah direalisasikan pada tahun 2025. Hal serupa juga disampaikan BPBD yang telah menuntaskan tunda bayar pada tahun yang sama.
Sementara itu, Biro Umum dan Biro Organisasi menyampaikan bahwa capaian program secara umum telah terlaksana dengan baik, meskipun masih memerlukan perbaikan ke depan.
Dinas ESDM mengungkapkan masih terdapat tunda bayar yang belum terselesaikan dan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.
Inspektorat menjelaskan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan dengan baik, serta capaian kinerja telah terpenuhi sesuai target yang ditetapkan.
Adapun Dinas PUPR menyampaikan bahwa secara keseluruhan pagu anggaran mengalami penurunan, namun indikator kinerja utama tetap tercapai. Capaian tersebut meliputi peningkatan layanan infrastruktur, penyediaan air minum, perlindungan kawasan, pengembangan kawasan strategis, lingkungan yang sehat dan aman, kawasan permukiman, penanganan kawasan kumuh, akses hunian layak dan terjangkau, serta pengelolaan irigasi kewenangan provinsi.
Wakil Ketua Pansus, Indra Gunawan Eet, bersama anggota pansus lainnya turut memberikan perhatian terhadap OPD yang masih memiliki kendala dalam pencapaian target maupun penyelesaian tunda bayar.
Pansus LKPJ DPRD Provinsi Riau menegaskan akan terus melakukan pendalaman terhadap seluruh OPD sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi yang komprehensif guna perbaikan kinerja pemerintahan daerah ke depan.
Untuk diketahui, rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Androy Aderianda, didampingi Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet, serta dihadiri Anggota Pansus, yakni Soniwati, Suyadi, Abdullah, Monang Eliezer Pasaribu, dan Sumardany Zirnata.
Foto: Rian
Rilis: Redho
Redaktur: Laras