Komisi V RDP dengan RSUD Petala Bumi Bahas Rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2025

Pekanbaru – Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama manajemen RSUD Petala Bumi, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau, Selasa (16/9/2025).

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, dan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, serta dihadiri anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yakni Rizal Zamzami, Fairus, Syafrudin Iput, Daniel Eka Perdana, Agus Triansyah, Septina Primawati, dan Magdalisni.

Hadir dalam rapat ini, Direktur Utama RSUD Petala Bumi, Cahaya, beserta jajaran kepala bidang dan staf.

Dalam pemaparannya, Dirut RSUD Petala Bumi Cahaya menjelaskan program dan kegiatan rumah sakit. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet mempertanyakan mekanisme penggajian PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta besaran belanja gaji di RSUD Petala Bumi, termasuk untuk tenaga K1 dan K2.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim menyoroti adanya pergeseran anggaran di RSUD Petala Bumi dan mempertanyakan apakah hal itu tidak mengganggu program awal. Ia juga menanyakan penggunaan dana BLUD, termasuk persoalan tunda bayar pada tahun 2024.

“Dari target yang ada, apakah bisa tercapai hingga akhir Desember? Jangan sampai nanti menimbulkan tunda bayar lagi. Jangan sampai terjadi overload pada setiap anggaran,” tegas Abdul Kasim.

Menjawab hal tersebut, Dirut Cahaya menjelaskan bahwa target pendapatan RSUD Petala Bumi dimasukkan ke keuangan BLUD. Dana BLUD, menurutnya, digunakan untuk belanja APBD yang tidak terpenuhi, seperti obat-obatan, alat kesehatan, serta kebutuhan makan minum pasien.

“Kesimpulannya, dana BLUD ini dipakai untuk menutupi belanja APBD yang tidak teranggarkan. Jasa pelayanan juga menggunakan dana BLUD, tidak dari APBD, karena kode rekeningnya berbeda,” jelas Dirut RSUD Petala Bumi.

Di akhir rapat, Komisi V DPRD Provinsi Riau menegaskan agar manajemen RSUD Petala Bumi meningkatkan kualitas pelayanan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

error: Content is protected !!
Scroll to Top