Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, terima Aksi Damai Mahasiswa Soal Dugaan Maladministrasi APBD 2024, Rabu (27/8/2025).
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK) menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Riau.
Dalam aksinya, mereka menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidaksesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen perencanaan, yakni RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) serta KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara).
Aksi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Budiman Lubis, yang turut didampingi Kapolsek Bukit Raya.
Dalam orasinya, massa mendesak DPRD untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki dugaan maladministrasi dalam penyusunan APBD 2024.
Menanggapi tuntutan tersebut, Budiman Lubis menyampaikan beberapa sikap DPRD, diantaranya membuka dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD 2024 kepada publik, menyepakati pembentukan Pansus terkait permasalahan APBD Provinsi Riau 2024, dan berkomitmen menindaklanjuti hasil kerja Pansus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai bentuk komitmen tindak lanjut, dibuat berita acara kesepakatan antara DPRD dan perwakilan masyarakat di akhir pertemuan.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.