Pekanbaru – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah, hadiri Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, di Ruang Cempaka, Lantai 3 Kantor Bapenda, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (23/4/2025).
Forum ini juga dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, serta perwakilan dari Bappeda, Ombudsman RI Perwakilan Riau, Biro Organisasi Setda Provinsi Riau, Bank Riau Kepri Syariah, PT Jasa Raharja Cabang Riau, dan seluruh Kepala UPT PP Bapenda se-Riau.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah serta menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor Samsat, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Forum ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, Abdullah memaparkan peran aktif DPRD Provinsi Riau dalam mendorong peningkatan PAD melalui berbagai strategi, termasuk penertiban dan pemanfaatan aset daerah yang belum optimal.
“Kami menemukan banyak aset daerah yang nilainya besar namun pemanfaatannya minim. Salah satunya Stadion Utama Riau yang bernilai triliunan rupiah namun hanya mampu menyumbang pendapatan sekitar dua juta rupiah per pekan, sementara biaya pengelolaannya mencapai miliaran per tahun. Ini menjadi beban besar bagi anggaran daerah,” tegas Abdullah.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Riau tengah mengupayakan pemanfaatan berbagai aset potensial seperti Hotel Aryaduta, Hotel Jakanta, Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) di Batam, eks venue PON, kawasan Bandar Serai, serta aset-aset lain yang berada di bawah kewenangan OPD Pemprov Riau.
“Kami mendorong pendataan menyeluruh dan pembahasan bersama terhadap aset-aset yang memiliki potensi PAD tinggi agar bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tambahnya.
Abdullah juga menyoroti besarnya anggaran infrastruktur jalan yang menjadi tulang punggung pembangunan, serta perlunya efisiensi pengelolaan aset untuk menyeimbangkan beban dan pendapatan daerah.
Forum ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.