Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Senin (18/11/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Hasyim Azmi, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau Amal Fatullah, serta dihadiri Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, yaitu Hardianto, Sunaryo, dan Ayat Cahyadi.
Hadir dalam rapat ini, Kepala BKD Provinsi Riau Endy Novelly, beserta jajarannya.
Rapat perdana ini bertujuan silaturahmi memperkenalkan anggota Komisi I yang baru kepada BKD, sekaligus memperkuat koordinasi guna memaksimalkan urusan pemerintahan bidang administrasi kepegawaian di BKD Provinsi Riau.
Dalam kesempatan ini, Endy Novelly melaporkan realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2024 serta membahas rencana program dan kegiatan BKD Tahun Anggaran 2025.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Hardianto, menyampaikan agar BKD Provinsi Riau intens dalam melakukan pengawasan dan koordinator ke Menpan dan BKN agar usulan formasi ASN dan penempatan sesuai dengan yang diajukan.
Endy Novelly menjelaskan apa yang telah di sampaikan oleh Hardianto.
“Bahwa memang kita melakukan relokasi, ada persoalan-persoalan penerimaan pegawai yang tidak sesuai dengan tempat bekerja dengan pppk tersebut, kita berupaya agar persoalan ini tidak terjadi. Kita akan monitor dan kita pantau selalu,” jelasnya.
Selanjutnya, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau Amal Fatullah menanyakan terkait indikator sanksi dan penghargaan.
Menanggapi hal itu, BKD pun menjelaskan indikator sanksi dan penghargaan ini.
“Sanksi berkaitan dengan disiplin pegawai. Ada sanksi ringan, menengah dan berat. Ada tahapan-tahapan mengenai sanksi ini. Sementara penghargaan ini untuk pegawai yang berprestasi, kinerja, kompetensi, wawancara dan lain-lain,” ucapnya.
Diakhir rapat, Komisi I mendukung mekanis Talent Pool, memberikan warning ke Pj Gubernur Riau terkait mutasi pejabat struktural guna menjaga kondusifitas kecuali terjadi kekosongan dan Komisi I merekomendasikan BKD agar membuat sistem atau aplikasi untuk pendataan THL.
BKD yang hadir pun menyambut baik pertemuan ini dan optimis bahwa sinergi yang terjalin akan membawa manfaat besar bagi Provinsi Riau.