Pekanbaru – Ratusan Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Riau, Kamis (13/6/2024).
Ratusan mahasiswa UIR tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Zulkifli Indra, dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Andi Darma Taufik.
Koordinator Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIR Ahmad Deni mengatakan, mahasiswa menuntut DPRD Provinsi Riau untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan dalam rangka evaluasi 100 hari kinerja Pj Gubernur Riau. Terdapat tujuh poin tuntutan yang disampaikan oleh Ahmad Deni.
Pertama, meminta DPRD Provinsi Riau untuk melakukan pengawasan masif terhadap berjalannya Pemerintahan Provinsi Riau. Kedua, meminta dan menuntut DPRD Provinsi Riau untuk mengawasi dan menyidak BPN dan DLH Provinsi Riau terkait mafia lahan ilegal di 12 kab/kota di Provinsi Riau.
Ketiga, meminta DPRD Provinsi Riau mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk melakukan pemerataan infrastruktur di 12 kab/kota di Provinsi Riau. Keempat, meminta DPRD Provinsi Riau membuat aturan tentang hulayat di Provinsi Riau.
Kelima, meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk membantu proses masyarakat untuk sertifikat HGU agar tidak diganggu gugat. Keenam, meminta pemerintah mengusut alokasi PAD perparkiran di Kota Pekanbaru.
Terakhir, meminta dan menuntut DPRD Provinsi Riau membuat Perda terkait perparkiran di 12 kab dan kota di Provinsi Riau agar tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Andi Darma Taufik berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa itu kepada pimpinan. Dengan begitu, poin-poin yang disampaikan mahasiswa bisa dibahas di dalam rapat.
“Insyaallah kita akan sampaikan dengan pimpinan terkait tuntutan-tuntutan dari mahasiswa sebagai agen of change, karena kita sangat butuh pasukan seperti ini, sehingga kita bisa membangun Riau kedepan,” ujarnya.