Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Kamis (6/7/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A Mohd Yatim, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau yakni Ramos Teddy Sianturi dan Andi Darma Taufik.
Hadir pada rapat tersebut Kepala Satpol PP Provinsi Riau Hadi Penandio beserta seluruh jajarannya.
Diawal rapat, Hadi Penandio memaparkan pencapaian kerja program dan kegiatan anggaran tahun 2023, yakni terdapat 2 program 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Riau.
“Program yang pertama adalah program urusan daerah provinsi, dan yang kedua program peningkatan ketentraman dan ketertiban dengan realisasi kegiatan fisik yang telah dilaksanakan sebesar 52,76 persen dan untuk realisasi keuangan sebesar 46,62 persen,” terang Hadi.
Menanggapi pemaparan tersebut, Abdul Kasim menyarankan kepada Satpol PP untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang masih rendah realisasinya.
“Mudah-mudahan sebelum September sudah clear karena pertengahan Agustus sudah membahas APBD Perubahan,” kata Abdul Kasim.
Abdul Kasim juga meminta kepada Satpol PP Provinsi Riau untuk mengawasi persoalan LGBT yang sedang marak agar dilakukan pencegahan deteksi dini.
Hadi menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Riau baru memiliki peraturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti gelandangan,
belum menyentuh LGBT.
“Kami sangat mendukung jika Perda itu ada, karena LGBT sangat sensitif, tidak bermerek dan bertanda,” tegas Hadi.
Abdul Kasim juga mengingatkan dalam rangka mendukung tahapan Pemilu mendatang, agar Satpol PP memperhatikan permasalahan terkait masyarakat yang bermasalah dengan KTP.
Diakhir rapat, Eddy A Mohd Yatim berharap kepada Satpol PP agar memiliki sebuah inovasi deteksi dini terkait maraknya kasus LGBT, dan jika adanya pergeseran atau perubahan perencanaan kegiatan untuk dikoordinasikan terlebih dahulu dan mudah-mudahan di APBD perubahan mendatang dapat lebih maksimal.