Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bidang Sumber Daya Air dan UPT Pengelolaan Air Minum, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Senin (19/6/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M Nursalam, dan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sugeng Pranoto, serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu.
Hadir dalam rapat ini, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Ardi Irfandi, Kepala Bidang Sumber Daya Air Yufendri, Kepala UPT Pengelolaan Air Minum Zulkarnain, serta staf Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau lainnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Sumber Daya Air Yufendri menjelaskan terkait tanggul yang jebol di Sungai Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.
“Ada tanggul jebol di Sungai Reteh, jadi kami langsung turun ke Inhil. Memang 80 persen air sungai sudah mengalir dan masuk ke lahan masyarakat, nanti tanggul itu ditutup lagi. Masyarakat meminta agar segera ditutup tanggul itu, untuk surat kelolanya belum dibuat,” ujar Yufendri.
Menanggapi hal tersebut, Dani M Nursalam yang berasal dari Daerah Pemilihan Inhil mengucapkan terimakasih atas upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR.
“Cuma ada juga persoalan yang saya usulkan saat reses, bahwa sungai ini akan dilakukan penanganannya yang mana tahun ini menggunakan surat kelola. Seandainya dana belum mencukupi dari pagu, jadi bisa ditempatkan diprioritas agar bisa dilaksanakan,” jelas Dani.
Sementara itu terkait aliran air Durolis (Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis), Kepala UPT Air Minum Zulkarnain mengatakan bahwa pengelolaannya ada di Kecamatan Tanah Putih.
“Untuk anggaran 2023 baru 13,96 persen yang terealisasi dan targetnya 30 persen, untuk di Pekanbaru Kampar sudah ada berjalan,” kata Zulkarnain.
Parisman Ihwan menyayangkan progres realisasi yang dilakukan oleh PUPR. Parisman mengatakan seharusnya progres sampai hari ini sudah 36 persen.
“Kenapa belum terealisasi? Durolis apakah sudah beroperasi?,” pungkasnya.
Zulkarnain mengatakan bahwa kegiatan fisiknya sudah tetapi keuangannya belum ada, termasuk surat kelola juga.
“Untuk Durolis kami masih melakukan optimalisasi, ada beberapa hal terkait panjang pipa, karena air yang masuk sesuai Permenkes dari syarat itu yang belum kita penuhi untuk dijaringan kita. Ditargetkan di bulan Juli itu insyaallah akan jalan, yang pertama kali akan dijalankan yaitu untuk Rohil dan Dumai, kalau di Bengkalis ada bangunan pendukung yang belum selesai dan masih dianggarkan di APBD Tahun 2023. Yang di Rohil sebenarnya kita sudah bisa menjual, tetapi sampai sekarang masih kita gratiskan,” jelasnya.
Parisman Ihwan juga menanyakan sistem Durolis ada 3 anggaran, apakah APBN sudah selesai semua?
Kadis PUPR-PKPP Arief Setiawan menginginkan agar Ketua Komisi IV melakukan sosialisasi,
“Kebetulan di wilayah dekat pipa kami sudah jualan, namun masih banyak masyarakat yang sudah punya sumur sendiri, jadi nanti disaat SPAM BUMD bisa operasional pipa itu bisa tersambung, namun saat UPT Air Minum Rohil ingin menjual air ke masyarakat, namun tidak berani, karna harus diproses di DPRD untuk retribusi semuanya,” ucapnya.
“Sementara untuk Dumai, karena pipa dibangun di tahun 2017 dan ada pipa yang masuk ke Dumai, sampai sekarang masih keruh, mungkin ini yang perlu kami perbaiki,” tutupnya.