Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bidang Bina Marga, UPT I-VI, dan UPT Peralatan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Senin (22/5/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M Nursalam, serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu dan Sahidin.
Hadir dalam rapat ini, Kepada Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Zulfahmi, serta dihadiri Kepala UPT I-VI Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau dan jajarannya.
Dalam kesempatan ini, masing-masing bidang memaparkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jalan Tahun Anggaran 2023. Selain itu, juga dibahas kendala yang dihadapi oleh masing-masing bidang dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Riau.
Terdapat 24 kegiatan pembangunan jalan pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Untuk itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M Nursalam, mengingatkan kepada Dinas PU agar seluruh kegiatan yang putus kontrak mendapat prioritas ditahun 2023 ini.
Selain itu, Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau juga mengatakan bahwa pembangunan jalan tahun ini sudah menggunakan sistem e-katalog.
Terkait dengan UPT yang ada di Dinas PU, Parisman menegaskan bahwa UPT merupakan garda terdepan ada Dinas PUPR dalam pembangunan jalan.
“UPT ini garda terdepan PUPR dalam pembangunan jalan. Kedepannya harus kita beri perhatian khusus karena banyak jalan yang rusak,” tegas Parisman.
Khususnya kondisi jalan di Kota Pekanbaru. Parisman meminta kepada Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan jalan yang rusak.
“Kami minta agar Dinas PUPR Riau berkoordinasi dengan PUPR Kota Pekanbaru. Untuk menyelesaikan spot-spot yang parah aja dulu yang diselesaikan,” ujar Parisman.
Sementara itu terkait UPT Peralatan Konstruksi, Komisi IV meminta agar Dinas PUPR memberikan perhatian khusus pada pengadaan Dolly.