Komisi V DPRD Provinsi Riau Melakukan RDP Dengan Disnakertrans Provinsi Riau

Pekanbaru – Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi V, Rabu (12/01/2022).

Rapat RDP dipimpin Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Eddy A Mohd Yatim, didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Sulastri dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Ade Hartarti, Mira Roza, Zulkifli Indra dan Ramos Sianturi, turut diikuti Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jonli dan jajarannya.

Dalam paparannya, Jonli mengatakan pihaknya menginginkan adanya kemajuan tenaga kerja di Provinsi Riau, terutama sinkronisasi antara program sekolah dengan kebutuhan perusahaan agar menciptakan kemajuan sumber daya manusia di Riau ke depan.

“Hal ini bertujuan agar memberikan tujuan dan berguna untuk daerah atau negara dan memperkecil pengangguran,” ucapnya.

Usai paparan, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau pun mulai melontarkan berbagai pertanyaan, seperti Mira Roza yang pesimis dengan program yang direncanakan jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Lebih lanjut Ade Hartarti yang mempertanyakan trobosan anggaran yang akan dilakukan.

Menjawab hal itu, Jonli mengatakan pihaknya saat ini sedang mengusahakan anggaran dari perusahaan serta memaksimalkan penggunaan APBN. Lebih lanjut ia mengatakan tidak hanya peningkatan SDM tetapi adanya program penjamin bagi setiap bagian yang belum terjamah.

“Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) nya perusahaan kami manfaatkan untuk bisa membantu menanggung penjaminan sumber daya manusia seperti penjaminan kesehatan, penjaminan kematian kerja dan lainnya, kami juga bicara mengenai BLK agar kesiapan anak Riau kedepan. Kami juga menginginkan program penjamin bagi setiap lini yang selama ini belum tersentuh, seperti THL, guru mengaji, imam mesjid, satpam dan lainnya. Sambungnya.

Mendengar hal itu, Eddy A Mohd Yatim mendukung tentang program pengembangan Badan Latihan Kerja (BLK). Hal itu dikarenakan dapat membantu SMA dan SMK yang berada di Provinsi Riau.

“Kita bisa membantu mereka mempersiapkan diri, Balai Latihan Kerja atau BLK bisa kita jadikan tempat untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya, seperti hal nya mereka sekolah tiga tahun dan di BLK enam bulan belakangan ini baik untuk kita usulkan di fokuskan kedepan, terlebih Riau agar kuat menuju SDM bermutu di kemudian hari, juga untuk meningkatkan kesiapan pegawai yaitu dengan pelatihan- pelatihan yang dibutuhkan oleh perusahaan,” jelasnya.

error: Content is protected !!
Scroll to Top