Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat kerja lanjutan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau bersama perangkat daerah terkait dalam rangka Pembahasan tentang rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022, Minggu (14/11/2021).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Medium dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Agung Nugroho, dan Hardianto serta anggota Banggar DPRD Provinsi lainnya, yaitu Robin P. Hutagalung, Manahara Napitupulu, Syamsurizal, Parisman Ihwan, Dani M. Nursalam, Zulfi Mursal, Zulkifli Indra, Karmila Sari, Markarius Anwar, Abu Khoiri dan Yuyun Hidayat.
Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF. Hariyanto, didampingi oleh Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting, Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Kepala Bapenda Provinsi Riau Herman, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani, serta anggota TAPD lainnya.
Diawal rapat, Yulisman menjelaskan bahwa ini merupakan rapat lanjutan yang dihadiri oleh OPD terkait. Alasan kenapa seluruh OPD terkait diundang gunanya untuk mengklarifikasi anggaran terkait pembahasan KUA-PPAS APBD untuk tahun anggaran 2022.
Adapun OPD yang diundang, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, DLHK Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, serta Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.
Yulisman kembali menjelaskan kepada setiap Kepala OPD untuk menyampaikan laporannya.
Penyampaian diawali oleh pemaparan dari Kadis Kelautan dan Perikanan Herman. Dilanjutkan oleh Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Rahmat.
Kemudian dilanjutkan oleh Kadis Pariwisata Roni, yang membahas terkait pembinaan Pulau Rupat dan Teluk Bono. Kadis Pariwisata Riau Roni menjelaskan ada 5 kawasan destinasi pariwisata di Indonesia yang di prioritaskan. Jika tidak termasuk, maka tidak mendapatkan dana DAK dari kementerian.
Lebih lanjut, Roni menjelaskan untuk pembinaan di Pulau Rupat, termasuk homestay dibantu oleh PT. Pertamina Hulu Rokan
Pemaparan terakhir disampaikan oleh Kadis LHK Mamun Murod yang membahas terkait pemugaran 13 kantor KPH, penambahan SPPD di KPH, dan pengkajian alat kelengkapan dilaboratorium.
Rapat ini diskors dan akan dilanjutkan kembali dengan pemaparan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, serta Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.