Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Selasa (14/9/2021).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M. Nursalam, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Almainis, serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Adam Syafaat, Piter Marpaung, Mardianto Manan, Abdul Kasim, Yuyun Hidayat, dan Sahidin.
Dari pihak DLHK Provinsi Riau dihadiri oleh Kadis LHK Provinsi Riau Mamun Murod, beserta jajarannya.
Dalam rapat Mamun Murod menjelaskan program atau kegiatan DLHK Provinsi Riau T.A 2022.
Usai mendengar penjelasan tersebut, Parisman Ihwan menegaskan kepada DLHK Provinsi Riau untuk segera melakukan penyelesaian terhadap gedung UPT. Laboratorium Lingkungan agar dapat menghasilkan PAD.
Lebih lanjut, Abdul Kasim bertanya terkait pengelolaan limbah B3, bagaimana bisa menghasilkan PAD.
Menanggapi hal tersebut, Mamun Murod menjelaskan bahwa sektor kehutanan sedang mendorong BUMD untuk mendapatkan perizinan usaha.
“Kita akan mendapatkan PAD yang lumayan besar apabila perizinan usaha untuk Provinsi Riau disetujui oleh KLHK,” tuturnya.
Piter Marpaung menyarankan, apabila DLHK membutuhkan pembiayaan terhadap pengawasan dan sudah memenuhi standar, masukkan saja kedalam anggaran.
“Kami harapkan DLHK melakukan pengkajian lingkungan di daerah perusahaan. Kami tidak akan mempermasalahkan biaya karena bermanfaat untuk masyarakat. Jangan lalai dengan masalah lingkungan hidup. Kita butuh dana dalam hal pemantauan seperti ini. Monitor kegiatan di perusahaan,” tegasnya.
Yuyun Hidayat juga memberikan saran untuk menganggarkan biaya untuk pra limbah B3. Karena jika pasca, itu makin besar biaya yang dikeluarkan.
“Saya tidak melihat program yang difokuskan oleh DLHK. Buat trobosan yang lebih bagus lagi untuk DLHK. Efektifkan dana yang ada. Program unggulan tolong diseriuskan, kemudian lakukan investasi tanpa mengurangi nilai-nilai kualitas LHK dan berkelanjutannya program Riau Hijau,” ujarnya.
Pada akhir rapat, Parisman Ihwan mengatakan kepada DLHK untuk memperbaiki kembali laporan anggaran.